- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap melanjutkan pembangunan ruang terbuka hijau, serta Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Ibu Kota. Wakil Gubernur Sandiaga Salahudin Uno menegaskan RPTRA merupakan program yang sangat sukses dan sangat layak dilanjutkan.
"Kami punya keperpihakan kepada seluruh kelurahan yang belum memiliki ruang terbuka yang cukup, baik RTH maupun ruang terbuka ramah anak," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 8 Maret 2018.
Namun, Sandi, sapaan Sandiaga, mengakui pembangunan RTH maupun RPTRA di Jakarta masih mengalami kendala soal lahan.
Lantaran itu, Pemprov DKI Jakarta mengajak kepada pihak dari swasta, kelompok masyarakat maupun dunia usaha yang bisa bekerja sama untuk membangun ruang terbuka hijau.
"Kami lagi mendata dan mengumpulkan sebuah effort (upaya) pengadaan RPTRA ini. Mereka yang sudah menguasai lahan tersebut bisa menyediakan," ujarnya.
Beberapa Syarat
Menurut Sandi, ada beberapa masukan bahwa mereka tertarik dengan skema kebijakan sementara. Namun, perlu ada beberapa persyaratan. Salah satunya, lahan tetap dikuasai swasta, mereka yang memelihara dan membangunnya.
Nantinya, mereka diberikan kemudahan dari tarif pajak bumi dan bangunan (PBB), diberi pengurangan sesuai ketentuan. "Mungkin sebagian dari lahan tersebut bisa dipakai untuk mengiklankan produk-produk atau layanan yang di sekitar 20-30 persen lahan tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman DKI Jakarta, Agustino Darmawan mengungkapkan, pembangunan RPTRA akan berakhir tahun 2018. Artinya, pada tahun berikutnya pembangunan ruang terbuka hijau tidak dilakukan lagi. (ren)
Masuk Zona Merah, 10 Persen RPTRA di Jakarta Pusat Belum Dibuka
Selama PSBB transisi, RPTRA sudah boleh digunakan masyarakat.
