- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Suasana DKI Jakarta pada pekan kemarin, sempat diramaikan dengan banyak aksi demonstrasi. Para pelajar dan mahasiswa turun ke jalan, untuk menolak pengesahan Revisi Undang-Undang Kitab Umum Hukum Pidana atau RUU KUHP.
Bentrokan sempat terjadi, antara massa dengan pihak kepolisian. Selain memblokir jalan tol, massa juga membakar gardu tol dan pos polisi. Pihak keamanan berulang kali melepaskan gas air mata, untuk membubarkan massa.
Kekacauan itu membuat warga DKI resah. Bahkan, mereka semakin khawatir karena muncul pesan berantai yang menyatakan bahwa Polda Metro Jaya menetapkan status siaga satu, hingga pelantikan presiden dan wakil. Hajatan itu akan digelar pada 20 Oktober mendatang.
Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono membantah bahwa ada penetapan status siaga satu.
“Tidak benar, alias hoaks,: ujarnya, dikutip dari VIVAnews, Rabu 2 Oktober 2019.
Atas dasar itu, Argo meminta supaya warga tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Ia juga mengatakan, polisi akan selalu menjamin keamanan warga.
"Jangan mudah percaya berita palsu, yang sengaja disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab," tuturnya.
40 Ribu NIK KTP Warga Jakarta yang Sudah Meninggal Dinonaktifkan
Disdukcapil DKI Jakarta telah mengajukan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP sebanyak 40 ribu warga Jakarta yang telah meninggal dunia.
