- VIVA/Zahrul Darmawan
VIVA – Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengaku lebih memilih bergabung dengan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta terkait wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya. Namun demikian, Idris berharap rencana tersebut melalui tahap kajian dan pembahasan yang matang.
“Kalau saya milih dari sisi mana, kalau bahasa saya memilih bahasa Jakarta, karena saya enggak bisa bahasa Sunda. Aktivitas kependudukan Depok juga banyak di Jakarta,” katanya pada awak media pada Selasa 20 Agustus 2019
Idris menilai, jika dilihat dari sisi budaya maka hal itu tidak bisa dibatasi dari kebudayaan geografi. Kebudayaan, menurutnya bisa dari kesamaan bahasa, adat, dan itu bisa dimasukkan ke dalam satu rumpun. Akan tetapi, jika dilihat dari sejarah, antara budaya Depok dan Jakarta juga terdapat banyak kesamaan.
“Makanya Depok ini dalam SK gubernur disebut sebagai rumpun Melayu Depok. Tidak disebut Betawi karena Betawi sudah trademark dari Jakarta.
Kalau dari konteks itu, kalau dari sisi bahasa tidak serupa, tidak sama dengan Jakarta dan sekitarnya termasuk Tangsel dan Bekasi. Depok juga berbahasa Sunda.
Kemudian, sebagai salah satu kota satelit ibu kota, Depok juga sering bekerja sama dengan Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya pembentukan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) se-Jabodetabek untuk mengatasi kepentingan wilayah otonomi.
“Ini untuk siasati kebutuhan wilayah tetangga yang memang sangat dibutuhkan, yang paling terkait ada 4, (yaitu) sanitasi, air bersih, udara, dan sampah. Ini yang kita seriuskan untuk kita selesaikan, jadi tidak hanya ketika DKI begini, terus egois mengatakan itu urusan DKI, tidak boleh karena itu tetangga kita,” jelasnya
Dan jika ditinjau dari segi mobilitas, sebagian besar penduduk Kota Depok sendiri bekerja di Jakarta. Bahkan, menurut Idris, separuh lebih jumlah warga Depok beraktivitas hilir-mudik ke Jakarta.
“Iya 65 persen warga Depok komuter, 90 persen itu ke Jakarta, selebihnya ke Bogor, Bekasi. Tapi 90 persen ke Jakarta, ketika Jakarta Ibu Kota, nanti kalau pindah ya beda lagi.”
Idris berharap, wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya ini, perlu intervensi pemerintah pusat. Sebab, persoalan pindah provinsi bukan perkara mudah.
“Kalau wacana kebutuhan memang ke sana, tapi kalau sisi kewilayahan asal-muasal ya Jawa Barat, nggak bisa dipisahkan dari Jawa Barat. Apalagi kota bergabung dengan provinsi lain, ini harus intervensi pemerintah kota serius membicarakan ini,” katanya
“Seperti wacana pindahnya Ibu Kota enggak semudah itu. Contohnya Bogor barat enggak selesai-selesai, padahal sebuah kebutuhan. Ini hanya memisahkan, membagi kabupaten menjadi tiga dalam provinsi yang sama. Apalagi dalam kondisi yang berbeda.” [mus]
