- Fajar GM
VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyalahkan e-budgeting, sistem penganggaran yang diterapkan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan gubernur sebelumnya atas masuknya ajuan janggal ke usulan APBD DKI 2020.
Menurut Anies yang juga mantan Mendikbud ini, karena e-budgeting tidak sempurna, ajuan janggal seperti pengadaan lem Aibon hingga Rp82 miliar bisa sampai diusulkan ke APBD.
"Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital (e-budgeting) tapi tidak smart," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019.
Anies menyampaikan, e-budgeting yang direncanakan saat Jokowi menjadi gubernur, lantas dijalankan saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggantikan Jokowi, untuk sekadar mendigitalisasi proses penganggaran. Namun, tidak ada verifikasi kembali, misalnya menggunakan kecerdasan buatan, yang bisa memastikan tidak akan ada anggaran janggal yang masuk.
"Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia harus bisa menguji," ujar Anies.
Anies juga mengemukakan, e-budgeting tidak diyakini sebagai sistem terbaik dalam penganggaran sebuah pemerintah daerah. Sistem yang di masa pemerintahan Ahok berhasil menemukan adanya penganggaran siluman Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan nilai miliaran rupiah, tidak seratus persen efektif mencegah anggaran janggal lolos.
"Ini (e-budgeting) sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual," ujar Anies.
Sebelumnya diberitakan, Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mempertanyakan perencanaan anggaran di Dinas Pendidikan Pemprov DKI. Anggaran yang disinggung sebesar Rp82 miliar hanya biaya untuk pengadaan lem Aibon.
William menyampaikan hal tersebut dalam Twitter-nya. Dalam cuitannya, ia menyertakan tangkapan layar yang sempat terpublikasi di situs apbd.jakarta.go.id. Dalam tangkapan layar itu, tercantum komponen lem Aibon dengan koefisien 37.500 orang untuk jangka 12 bulan, serta harga Rp184 ribu.
Namun saat dicek, sudah menghilang soal komponen lem Aibon dari situs tersebut.
"Ditemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?" demikian cuitan William dikutip pada Rabu, 30 Oktober 2019. (asp)
Judi Online Makin Bikin Resah Jokowi, OJK Minta Perbankan Lakukan Ini
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengungkapkan keresahan Presiden Joko Widodo terkait aktivitas judi online atau daring yang kian marak saat ini.
