- Fajar GM
VIVA – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI), khususnya Fraksi PSI di DPRD DKI, untuk mengurangi perilaku yang dianggap kurang tepat dalam pelaksanaan legislasi.
Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Mohamad Taufik, hal itu terkait aksi PSI yang seolah-olah mengungkap adanya ajuan-ajuan janggal di usulan APBD DKI 2020.
"Sebenarnya tidak ada yang istimewa (dari temuan PSI). Cuma genitnya aja ini. Genitnya yang buat saya harus dikurangi sedikit. Tidak apa-apa genit, boleh, tidak ada masalah, tapi kurangi sedikit," ujar Taufik di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.
Taufik menyampaikan, dokumen usulan yang dinamai KUA-PPAS atau Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara, baru sekadar rancangan yang begitu mendasar atas APBD. Dokumen yang seolah dibedah PSI, lantas diungkap ajuan-ajuan janggalnya, akan mengalami proses yang begitu panjang sebelum menjadi APBD.
"(Dokumen KUA-PPAS) juga belum ada pegangan hukumnya," ujar Taufik.
Taufik juga mengemukakan, jika memiliki niat untuk mengawal APBD, hal yang lebih tepat dilakukan PSI adalah membahas setiap ajuan di rapat-rapat komisi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. Pengungkapan ke publik yang tidak memiliki tujuan menyelesaikan masalah hanya menimbulkan kehebohan yang tidak produktif.
"Menurut saya, kalau mau mendiskusikan, di forum (rapat komisi). Jangan dilaporkan ke teman-teman wartawan, gitu lho. Kenapa tidak di forum itu," ujar Taufik.
Sebelumnya diberitakan, anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana mengungkap keberadaan ajuan janggal seperti selain lem Aibon senilai Rp82 miliar. Temuan-temuan lainnya di antaranya pena dengan total usulan Rp123,85 miliar, empat storage unit untuk Jakarta Smart City dengan nilai Rp53 miliar, serta 10 unit storage server dengan total Rp12,95 miliar.
Ada juga pembelian 7.313 unit komputer seharga masing-masing Rp15 juta untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
DKI lantas mengklarifikasi ajuan muncul sekadar 'dummy' atau nama untuk pagu anggaran sebelum usulan spesifik diajukan setelah ada pembahasan teknis. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting yang tidak sempurna sehingga ada kesalahan teknis dalam perumusan anggaran.
