Gerindra Minta PSI Genitnya Dikurangi

Mohamad Taufik.
Sumber :
  • Fajar GM

VIVA – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI), khususnya Fraksi PSI di DPRD DKI, untuk mengurangi perilaku yang dianggap kurang tepat dalam pelaksanaan legislasi. 

img_title Usai Persetujuan Tertulis DPR RI, Pemprov DKI Jakarta Siap Menata Tiang Monorel Senayan

Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Mohamad Taufik, hal itu terkait aksi PSI yang seolah-olah mengungkap adanya ajuan-ajuan janggal di usulan APBD DKI 2020.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Sebenarnya tidak ada yang istimewa (dari temuan PSI). Cuma genitnya aja ini. Genitnya yang buat saya harus dikurangi sedikit. Tidak apa-apa genit, boleh, tidak ada masalah, tapi kurangi sedikit," ujar Taufik di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

img_title Kabar Baik, Mulai 2 November Pemprov DKI Bebaskan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

Taufik menyampaikan, dokumen usulan yang dinamai KUA-PPAS atau Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara, baru sekadar rancangan yang begitu mendasar atas APBD. Dokumen yang seolah dibedah PSI, lantas diungkap ajuan-ajuan janggalnya, akan mengalami proses yang begitu panjang sebelum menjadi APBD.

"(Dokumen KUA-PPAS) juga belum ada pegangan hukumnya," ujar Taufik.

img_title Pemprov DKI Jakarta Bakal Beri Kartu Transportasi Gratis bagi Pencari Kerja Mulai 2027

Taufik juga mengemukakan, jika memiliki niat untuk mengawal APBD, hal yang lebih tepat dilakukan PSI adalah membahas setiap ajuan di rapat-rapat komisi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. Pengungkapan ke publik yang tidak memiliki tujuan menyelesaikan masalah hanya menimbulkan kehebohan yang tidak produktif.

"Menurut saya, kalau mau mendiskusikan, di forum (rapat komisi). Jangan dilaporkan ke teman-teman wartawan, gitu lho. Kenapa tidak di forum itu," ujar Taufik.

Sebelumnya diberitakan, anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana mengungkap keberadaan ajuan janggal seperti selain lem Aibon senilai Rp82 miliar. Temuan-temuan lainnya di antaranya pena dengan total usulan Rp123,85 miliar, empat storage unit untuk Jakarta Smart City dengan nilai Rp53 miliar, serta 10 unit storage server dengan total Rp12,95 miliar. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ada juga pembelian 7.313 unit komputer seharga masing-masing Rp15 juta untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri. 

DKI lantas mengklarifikasi ajuan muncul sekadar 'dummy' atau nama untuk pagu anggaran sebelum usulan spesifik diajukan setelah ada pembahasan teknis. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting yang tidak sempurna sehingga ada kesalahan teknis dalam perumusan anggaran.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim

Soal Insiden Crane Jatuh di Mega Kuningan, Pemprov DKI Periksa Kepatuhan K3 dan Beri Perhatian ke Korban

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan periksa kepatuhan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan memberikan

img_title
VIVA.co.id
14 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut