- VIVAnews/Fajar GM
VIVA – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah membantah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tidak transparan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Saefullah, saat ini Pemprov DKI malah memperkuat tahapan penyusunan APBD supaya semakin baik. "Saya ini mengikuti zaman pemerintahan yang dulu, dan yang sekarang juga saya mengikuti. Jadi, kalau dituduh kita sebagai tidak transparan, itu salah besar," ujar Saefullah di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
Dibanding Pemprov DKI di bawah mantan gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, hingga Pelaksana Tugas (Plt) gubernur DKI Sumarsono, menurut Saefullah, saat ini, ada Forum Rencana Strategis Daerah. Tahapan itu melengkapi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sehingga warga semakin dilibatkan dalam menyusun APBD.
"Yang kita lakukan sekarang ini persis sama dan sebangun dengan apa yang kita lakukan dahulu, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan," ujar Saefullah.
Saefullah mengemukakan, transparansi akan diterapkan juga kepada dokumen Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS). Dokumen yang banyak dipermasalahkan karena tak kunjung diunggah Pemprov DKI itu akan segera bisa diakses publik, usai pembahasan dengan DPRD tuntas.
"Soal upload-upload bagaimana? Nanti belum waktunya. Waktunya itu adalah ketika KUA-PPAS disepakati, kemudian SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) melakukan input yang final ya, baru kita buka," ujar Saefullah.
Diketahui, tuduhan terhadap Pemprov DKI tidak transparan dalam menyusun APBD diungkapkan sejumlah pihak, seperti fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI. Fraksi PSI terus mendorong DKI mengunggah KUA-PPAS sehingga tahapan penyusunan APBD bisa diikuti masyarakat sejak tahap paling awal.
Groundbreaking RDF Plant, Heru Budi: Ini Akan Jadi Salah Satu Pengolahan Sampah Terbesar di Dunia
Jakarta harus memprioritaskan pengelolaan sampah dalam kota agar beban TPST Bantargebang berkurang.
