BK DPRD DKI Putuskan William PSI Bersalah

Anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI William Aditya Sarana
Sumber :
  • VIVAnews/ Fajar Ginanjar Mukti

VIVA - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI mengungkap bahwa anggota DPRD DKI dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia William Aditya Sarana bersalah. Menurut Ketua BK DPRD DKI Achmad Nawawi, William, politikus PSI berusia 23 tahun itu melakukan kesalahan ringan dengan mengunggah temuan-temuan janggal dalam ajuan APBD DKI 2020.

img_title Respons Menohok PSI soal Wasekjen Demokrat Sarankan Gibran Mundur: Kepingin AHY Jadi Wapres?

"Hanya kesalahan ringan. Kalau dianggap kekeliruan, ya kekeliruan ringan," ujar Nawawi saat dihubungi pada Jumat, 29 November 2019.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Nawawi menyampaikan William secara spesifik melanggar aturan kode etik yaitu pasal 13 ayat (2) Keputusan Dewan Nomor 34 Tahun 2006. Tindakan William mengunggah ajuan janggal merupakan sikap kritis, namun tidak proporsional karena malah melakukan pengungkapan ke media dan media sosial.

img_title Kaesang Turun ke Depok, PSI Langsung Bidik 6 Kursi DPRD pada Pemilu 2029

"(Pelanggaran William) salah satu di antaranya yaitu tidak proposional," ujar Nawawi.

Nawawi juga mengemukakan, jika proporsional, William seharusnya mempersoalkan temuan ke eksekutif, juga rapat-rapat komisi yang tepat. Atas kesalahan William, teguran resmi dilayangkan supaya ia selanjutnya terus menjaga kode etik sebagai wakil rakyat daerah.

img_title Jokowi Jadi Magnet PSI, Target Tiga Besar Dibidik untuk Pemilu 2029

"Tak mungkin juga memberikan sanksi berat untuk tindakan itu. Kan aturan kode etik ini berlaku untuk seluruh anggota dewan," ujar Nawawi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebelumnya diberitakan, William dilaporkan ke BK DPRD DKI atas tindakannya mengungkap keberadaan sejumlah ajuan janggal di usulan APBD DKI 2020. Menurut Sugiyanto, pelapor yang merupakan seorang warga Jakarta, William dinilai melanggar kode etik karena ajuan anggaran saat ini masih dalam proses pembahasan bersama komisi-komisi di DPRD.

"Bapak William Aditya Sarana diduga melanggar kode etik karena mengunggah rencana KUA-PPAS ke media sosial," ujar Sugiyanto melalui keterangannya, dikutip pada Selasa, 5 November 2019. (ren)

Usai Ungkap Sertifikat Absensi Wapres, Kemendikdasmen Beberkan Fakta-fakta Riwayat Sekolah Gibran

Demokrat Patahkan Tudingan PSI soal AHY Incar Posisi Gibran: Kemukakan Saja!

Politikus Partai Demokrat Andi Arief patahkan tudingan PSI terkait Ketum Demokrat, AHY mengincar posisi wakil presiden di balik polemik suket wapres Gibran,

img_title
VIVA.co.id
3 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut