VIVA – Pemerintah Kota Depok mengklaim telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk 30 ribu kepala keluarga terdampak wabah virus corona di kota itu.
“Bansos dari APBD Depok untuk 30 ribu KK tahap pertama sudah disalurkan,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana pada Rabu, 22 April 2020.
Sedangkan Bansos dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan kuota 10.423 KK, baru disalurkan untuk sekira 1.000 KK, melalui kantor pos yang mekanismenya akan diantarkan melalui ojek online sesuai data yang tercatat.
“Untuk Bansos dari pusat, data sudah disampaikan, mekanisme data harus melalui provinsi. Tapi kemarin kami mintakan Dinsos (Dinas Sosial) agar berkoordinasi langsung ke Kemensos untuk mempercepat koordinasi,” ujarnya.
Pemerintah Kota Depok sebelumnya meminta pengertian masyarakat akan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diakui belum merata. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok pun berjanji bakal mengevaluasinya.
Dalam kondisi darurat seperti sekarang, kata Dadang, semuanya dituntut serba cepat sehingga, sedikit atay banyak, ditemukan kekurangan atau kealpaan, baik dalam hal sasaran maupun mekanisme penyaluran.
Penerima JPS, katanya, adalah warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS. Yang termasuk dalam data non-DTKS adalah penduduk rentan (terdampak ekonomi) dan berdomisili di Kota Depok.
“Ini baik yang ber-KTP Depok maupun yang ber-KTP luar Kota Depok yang terdampak Covid-19, yaitu keluarga miskin atau rentan miskin, pekerja sektor informal atau harian, individu/masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial,” katanya.
Data ini, kata Dadang, divalidasi oleh Dinas Sosial Kota Depok. Ia menyebutkan, dari data yang sudah divalidasi, 30.000 KK dibantu oleh Pemerintah Kota Depok dan sisanya diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
Sejumlah warga di beberapa wilayah di kota itu mengaku tidak menerima bantuan sosial meski telah menyertakan data sesuai dengan syarat yang diminta pemerintah daerah. Salah satunya terjadi di lingkungan RT 02/06 Cipayung.
Di tempat itu, seluruh warga yang dianggap layak mendapat bantuan nyatanya terpaksa gigit jari karena bantuan yang dijanjikan tak kunjung datang. Ketua RT setempat, Suryana mengaku sedikitnya ada 49 KK yang belum mendapat bantuan.
