Jawaban Disnaker DKI soal Beredar Data Klaster COVID-19 di Perkantoran

Peta persebaran COVID-19 di DKI Jakarta
Sumber :
  • corona.jakarta.go.id

VIVA – Data penyebaran COVID-19 di perkantoran dengan judul 'Analisa Data Cluster Perkantoran DKI Jakarta' beredar luas. Disebutkan, perkantoran dengan kasus-kasus positif Corona tersebar dari kementerian dan lembaga, instansi pemerintah daerah, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta.

img_title Suntik Investasi ke Solusi Gading Mapan, MAPA Kreatif Bidik Peningkatan Pasar di Kota Metropolitan

Tertera di sana, disebutkan ada 375 orang terpapar di 59 kantor. Tak hanya itu, di pojok bawah juga tercantum www.covid19.co.id pada 25 Juli 2020.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menanggapi informasi itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Kadisnakertrans) Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengaku tidak mengetahui soal data klaster yang beredar tersebut. Dia mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat menyangkut COVID-19.

img_title Eskalasi Meluas, Sekolah dan Perkantoran di Israel-Iran Ditutup

"Saya tidak tahu, pada prinsipnya laporan dari warga dari mana pun asalnya akan kami tindak lanjuti. Karena untuk kepentingan bersama," kata Andri Yansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin 27 Juli 2020.

Baca juga: Zona Merah COVID-19 Bertambah Jadi 53 Daerah, Ini Daftarnya

img_title Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah di IKN Ditargetkan Rampung Juni 2025

Kendati begitu, dia akan menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat soal klaster COVID-19 di perkantoran. Apakah itu instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN maupun perkantoran swasta lainnya. Mengingat, penyebaran Corona saat ini masih tinggi, apalagi perkantoran dianggap menjadi klaster baru selain di pasar.

Andri Yansyah mengatakan, sudah ada langkah-langkah terhadap perkantoran jika ada karyawannya yang terpapar COVID-19. Jika ada yang terpapar, baik itu orang dalam pemantauan (ODP),  pasien dalam pengawasan (PDP) atau orang tanpa gejala (OTG), maka pekerjanya tersebut harus segera dilakukan perawatan sesuai dengan protokol COVID-19. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kemudian, pekerja tersebut harus diliburkan atau tidak boleh masuk ke kantor itu selama 14 hari berturut-turut. Kepada mereka tidak boleh dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hak-haknya harus tetap dibayarkan.

"Terhadap perkantorannya ditutup sementara waktu selama tiga hari, selama tiga hari itu ya perkantorannya harus dipastikan dalam keadaan sehat bersih dan steril hingga harus dilakukan penyemprotan disinfektan tiga hari berturut turut," katanya. (art)

Ilustrasi kantor media

Tren Kerja Berubah, Konsep Perkantoran Konvensional Mulai Ditinggalkan?

Pandemi Covid-19 mengubah pola kerja dan ikut memengaruhi desain kantor. Ruang kerja kini dituntut lebih fleksibel mengikuti kebutuhan perusahaan dan pekerja.

img_title
VIVA.co.id
8 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut