VIVA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendesak agar Gubernur DKI Jakarta tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat atau PSBB total di DKI Jakarta. PDIP meminta agar Anies mencari jalan keluar yang rasional, karena dinilai menyengsarakan masyarakat Jakarta.
PDIP melalui rilisnya menyatakan mendapatkan masukan berbagai elemen masyarakat Jakarta di antaranya pedagang kaki lima, warung makan, pengusaha restoran, pekerja industri hiburan yang mengadukan nasib mereka kepada Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta.
"Kebanyakan dari mereka yang bergantung hidup dari perdagangan harian masyarakat pekerja di daerah perkantoran yang praktis selama empat minggu ini tidak mempunyai pemasukan sama sekali imbas dari diliburkannya perkantoran-perkantoran di Jakarta. Ini bisa mengakibatkan stres, terus stroke kemudian bisa sekarat," dirilis Fraksi PDIP, Sabtu 10 Oktober 2020.
Disebutkan pula bahwa dipantau PDIP bahwa selama masa PSBB transisi Tidak ada pengurangan yang signifikan dari jumlah pasien positif COVID-19 baik sebelum dan selama 4 minggu PSBB ketat di DKI Jakarta.
Baca juga: Tembok Pabrik Khong Guan Roboh karena Hujan Timpa Rumah Warga
Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, sebelum PSBB ketat diberlakukan dari tanggal 1 hingga 13 September 2020, data rata-rata harian kasus positif COVID-19 di DKI sebanyak 1150 kasus per hari. Dibandingkan dengan data dari 14 hingga 26 September 2020 dalam periode PSBB ketat, justru jumlah kasus positif meningkat menjadi rata-rata 1178 kasus per hari. Wlaupun jumlah test PCR meningkat, namun jumlahnya tidak signifikan.
"Bisa dipastikan bahwa rem darurat yang didengung-dengungkan oleh Anies berhasil tersebut berbeda dengan fakta di lapangan. Faktanya, sudah masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian, kasusnya pun tidak kunjung mengalami penurunan," dilanjutkan Fraksi PDIP.
Selain itu dunia usaha dan masyarakat kecil dianggap bukannya tidak melakukan adaptasi untuk sekadar bisa bertahan dalam situasi sulit. Namun usaha makanan tetap kesulitan untuk menjual makanan mereka karena aturan PSBB ketat.
Selain itu, Fraksi PDUP juga menyoal pajak restoran pada tahun 2019 lalu menyumbang pemasukan sebesar 2,4 triliun rumah kepada kas daerah Provinsi DKI Jakarta. Sayangnya dengan situasi seperti saat ini, jika PSBB ketat Kembali diperpanjang, maka pertumbuhan minusnya akan semakin dalam sehingga merugikan semua pihak termasuk pemerintah DKI Jakarta yang saat ini sedang berjuang menutup defisit anggaran.
Imbas dari defisit ini adalah program-program seperti rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan, penanggulangan banjir bisa terganggu kedepannya. Bahkan, mungkin Jakarta tidak punya cukup anggaran untuk merehabilitasi halte-halte Transjakarta yang dibakar dalam aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu.
"Sebaiknya PSBB ketat ini tidak perlu diperpanjang. Peengawasan oleh pemprov dalam membangun kesadaran kolektif dan budaya penerapan protokol kesehatan yang dibutuhkan. Tidak perlu malu untuk mengakui jika rem tangan yang digunakan ternyata tidak menyelesaikan masalah dan malah membuat masalah lainnya. Perekonomian masyarakat harus tetap menjadi hal yang tidak dipisahkan dari kesehatan masyarakat DKI Jakarta," dikutip dari rilis tersebut.
