- ANTARA FOTO
VIVA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar, menginstruksikan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk menolak rancangan yang tengah beredar mengenai kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan menjadi Rp888 miliar.
Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi COVID-19 terjadi dan banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.
Baca juga: Fantastis, Anggota DPRD DKI Bakal Dapat Rp8,3 Miliar per Tahun
"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan," kata Michael dalam keterangannya, Selasa, 1 Desember 2020.
Michael menjelaskan bahwa pembahasan anggaran yang menyangkut hak-hak anggota dewan sudah melalui rapat di internal PSI antara fraksi dan DPW, bahkan sudah dikonsultasikan juga dengan DPP. Keputusan yang telah diambil partai tersebut harus dilaksanakan oleh Fraksi PSI Jakarta dan menjadi landasan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan di Rapat Paripurna.
"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," Michael menegaskan.
"Kami tentunya ingin agar kegiatan anggota dewan mendapatkan dukungan yang memadai dari APBD. Namun sekali lagi kami ingatkan bahwa perhitungan biaya harus mengedepankan asas kepantasan, kewajaran, dan peraturan perundangan yang berlaku," kata Michael.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, selama pandemi ada lebih dari 190 ribu orang yang kehilangan pekerjaannya di Jakarta, dan ada hampir 1,7 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Angka pengangguran DKI Jakarta naik pesat karena pandemi. Dari 6,5 persen ke 11 persen.
"Angka-angka tersebut menunjukkan musibah ekonomi bagi DKI Jakarta. Jadi ini saat yang tepat bagi kita semua untuk bersolidaritas dengan saudara-saudara kita dan mengencangkan ikat pinggang. Di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit hari ini, kita harus bisa berempati terhadap jutaan warga yang sedang kesusahan," jelas Michael.
Berdasarkan dokumen yang beredar, total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Secara keseluruhan ada 106 anggota, sehingga DPRD DKI mendapat Rp888.681.846.000 dalam setahun.
Anggaran itu akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari tunjangan hidup anggota dewan, tunjangan reses, berbagai kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.
Saat ini diketahui, anggota DPRD DK menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta per bulan. Angka tersebut belum dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta. Apabila sudah dipotong PPh, gaji bersih anggota dewan sebesar Rp 111 juta per bulan di tahun 2020. Dengan demikian, jika ditotal dengan tunjangan dan berbagai kegiatan, anggota DPRD DKI menerima sekitar Rp1,3 miliar per tahun.
