Kerumunan Acara HRS di Petamburan, 4 Pejabat Pemprov DKI Diperiksa
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Polisi kembali memeriksa empat orang saksi terkait kasus kerumunan massa simpatisan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab. Kerumunan itu terkait acara pernikahan putri Habib Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
"Empat saksi diperiksa," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus kepada wartawan, Jumat, 4 Desember 2020.
Pemeriksaan tersebut dilakukan per Jumat hari ini. Keempat saksi yang diperiksa dari unsur Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta.
Adapun empat saksi itu adalah Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, GE, Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat MS. Kemudian, ada Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah DKI, EM dan salah satu pejabat BPBD DKI Jakarta, SK.
Sebelumnya, Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh warga yang merasa tidak nyaman atas kerumunan massa saat penjemputannya dari Arab Saudi di Bandara Soekarno-Hatta. Begitupun ketika acara di Petamburan, Jakarta Pusat hingga Megamendung, Bogor, beberapa waktu lalu.
Untuk acara di Petamburan terkait pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab yang ternyata memantik kehadiran simpatisan Habib Rizieq datang ke lokasi. Selain itu, ada acara lain di Petamburan yaitu Maulid Nabi Muhammmad SAW yang juga dihadiri massa yang membeludak.
Dalam kasus ini, Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria juga diperiksa polisi. Rencananya, polisi juga akan memeriksa keterangan Habib Rizieq.
“Sekali lagi, saya minta maaf kalau dalam kerumunan membuat keresahan, kalau ada pihak-pihak yang tidak nyaman atau melakukan pelanggaran, itu di luar keinginan dan tanpa kesengajaan. Itu antusias umat rindu, cinta,” kata Habib Rizieq saat acara virtual pada Rabu, 2 Desember 2020.
Baca Juga: Kasus Azan Ajakan Jihad, Kapolda: Sembunyi di Lubang Tikus Saya Kejar
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
