VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum bersedia mengaudit Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) DKI tahun 2009. Badan audit itu masih menunggu laporan adanya indikasi kerugian negara.
Demikian disampaikan anggota BPK Baharuddin Aritonang saat dihubungi wartawan, Rabu 3 Desember 2008. "Masyarakat bisa melapor ke kita," ujarnya.
BPK akan melakukan audit jika melihat indikasi korupsi dari kerugian negara. BPK belum melihat adanya unsur itu dalam RAPBD DKI 2009. "Pemborosan itu terjadi kalau sudah digunakan, kalau baru rencana belum bisa dibilang pemborosan," ujarnya.
BPK justru meminta DPRD untuk melakukan audit dan evaluasi. Bila, anggota dewan itu menemukan indikasi korupsi, bisa melapor ke BPK untuk ditindaklanjuti. BPK akan melihat dari sisi prosedural dan kerugian negara. "Masalah itu harus lepas dari kepentingan," ujarnya.
Dalam Rancangan APBD DKI 2009 muncul sejumlah anggaran yang disinyalir sarat pemborosan. Di antaranya, pengadaan laptop Rp 35 juta/unit, laundry gubernur Rp 70 juta/tahun, bahan bakar mobil gubernur Rp 210 juta/ tahun.
Selain itu, biaya penyusunan pidato gubernur dan wakil gubernur Rp 1,6 miliar, anggaran rapat tim perumus rancangan peraturan daerah Rp 3,7 miliar, anggaran rapat DPRD membahas rancangan peraturan daerah senilai Rp 9 miliar, anggaran reality show peningkatan kualitas hidup Dinas Kesehatan Rp 2 miliar dan pembuatan sinetron Dinas Kesehatan Rp 2 miliar. Anggaran laundry gubernur telah dicoret.
Baca Juga :
6 Pemain yang Bisa Didatangkan Inter Milan, dari Juara Serie A hingga Penantang Liga Champions
VIVA.co.id
27 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Wow! Ada Senjata HS Kaliber 9 Mm di Dalam Mobil Polisi yang Tewas di Mampang Jaksel
Kriminal
27 Apr 2024
Polisi berhasil menemukan sejumlah barang bukti dalam dugaan kasus polisi tewas dari Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara Brigadir Ridhal Ali Tomi (RAT).
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
Lima orang kembali ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah Tbk 2015-2022. Tiga ditahan
Gibran Bantah Presiden Jokowi Gabung Golkar
Politik
27 Apr 2024
Gibran membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang menyebutkan Presiden Jokowi dan dirinya sudah masuk ke Golkar
Usulan Kejaksaan Izinkan Lima Smelter Perusahaan Timah Tetap Beroperasi Disorot
Nasional
27 Apr 2024
Koordinator TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia), Petrus Salestinus mengingatkan kepada Kejaksaan Agung agar tidak itu tidak menjadi bahan santapan para pejabat. Sebab,
Selengkapnya
Partner
Saldo DANA Gratis dari Google Untuk Kamu! Aplikasi aman dan menguntungkan, Klaim Sekarang Juga!
Gadget
2 jam lalu
Nikmati saldo DANA gratis dari Google sekarang juga! Temukan cara mendapatkannya melalui artikel ini. Aplikasi aman dan menguntungkan.
Oppo baru saja merilis ponsel terbaru mereka di segmen entry-level, yaitu Oppo A60, yang pertama kali diluncurkan untuk pasar Vietnam. Menawarkan sejumlah Fitur Menarik
Palestina, panggung sejarah penuh konflik. Sejak Mandat Britania hingga Perang Dunia I, konflik antara Israel dan Palestina tumbuh. Perjuangan antara bangsa Arab, Inggris
Unjuk Gigi di Piala Asia Qatar, Ini Sederet Fakta Timnas U-23 Besutan Shin Tae Yong
Ceritakita
3 jam lalu
Timnas Indonesia U-23 mengunci tiket ke semifinal Piala Asia U-23, setelah menumbangkan Korea Selatan (Korsel) melalui drama adu penalti dengan skor 11-10.
Selengkapnya
Isu Terkini