- VIVA/Muhammad AR
VIVA – Bupati Bogor, Ade Yasin, meminta masyarakat untuk mematuhi kebijakan larangan pada 12 hingga 16 Mei yang disepakati wilayah Jabodetabek dan Cianjur dalam pencegahan COVID-19 pada masa libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Salah satunya, menahan diri untuk berwisata ke wilayah Bogor.
Seperti diketahui kawasan Puncak Bogor menjadi primadona bagi wisatawan dari luar daerah khususnya Jabodetabek. Setiap waktu libur tiba, kawasan ini seolah tak luput dari destinasi pilihan masyarakat.
Selain memiliki udara yang sejuk dengan hamparan kebun teh, kawasan ini juga terdapat banyak objek wisata seperti Taman Safari, Taman Wisata Matahari, hingga gantole. Selain kawasan Puncak, Kabupaten Bogor juga dikelilingi alam yang asri, dan air terjun. Namun wisata itu kini di larang bagi warga luar Bogor.
"Wisata dilakukan pada zona nomerah itupun hanya bagi warga lokal saja, dengan protokol kesehatan yang ketat dan diawasi oleh Satgas COVID–19. Untuk masuk tempat wisata harus ada surat bebas Covid hasil rapid antigen yang berlaku satu hari dan swab test yang berlaku tiga hari,” kata Ade, dikutip VIVA Selasa 11 Mei 2021.
Ade Yasin menjelaskan, saat masa larangan mudik tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 ini, walaupun tempat wisata di Kabupaten Bogor tetap buka dengan protokol kesehatan yang ketat, mereka yang datang dari luar kota pasti kena penyekatan. Di Bogor sendiri penyekatan terdapat di 8 titik batas wilayah termasuk Jakarta.
"Jadi secara otomatis mereka tidak akan bisa masuk, karena dijaga selama 24 jam dan 3 shift oleh petugas supaya tidak bocor masuk ke Bogor. Karena percuma masuk Bogor pada tanggal larangan mudik, pasti diputarbalikan," jelasnya.
Tak hanya pada masa mudik hingga 17 Mei, lanjut Ade, Pemkab Bogor tetap tetap lakukan pengetatan bagi pengunjung.
"Jadi yang mau menginap di hotel itu dipersiapkan surat-suratnya. Bagi yang sudah ada surat vaksin, tidak perlu pakai surat rapid Antigen atau tes swab. Selama libur lebaran ini, Tim gabungan TNI Polri polri, Satpol pp, Dishub, Dinkes termasuk Dinas Pariwisata, dan lain-lain akan terus memantau kondisi di lapangan," jelasnya.
Namun, masyarakat termasuk warga luar kota masih diperbolehkan makan di restoran meski kapasitas dibatasi sesuai protokol kesehatan maksimal pengunjung 50 persen.
"(Aturan kapasitas dan protokol kesehatan wisata) Satu hanya KTP setempat. Kedua tetap berlaku rapid antigen. Dan pembatasan 50 persen. (Wisata lintas kota) Enggak Boleh. Orang Kabupaten enggak boleh masuk Kota Bogor," jelas Wali Kota Bogor, Bima Arya.
Soal aturan bagi pengunjung restoran, lanjut Bima menjawab, tidak mempermasalahkan warga luar kota. "Restoran bukan tempat wisata. Restoran (untuk warga luar kota) enggak masalah. Kuliner enggak masalah. Kapasitas tetap pembatasan 50 persen," jelasnya.
Mal dan Pasar Tradisional Terus Diawasi
Selain lokasi wisata, Ade juga menegaskan Satgas akan terus mengawasi pusat perbelanjaan seperti mall dan pasar tradisional untuk mencegah terjadinya potensi kerumunan.
“Memang mal dan pasar akhir-akhir ini semakin ramai menjelang lebaran, tetapi sebetulnya kami sudah mengeluarkan instruksi untuk pusat perbelanjaan itu, berupa pembatasan 50%, termasuk juga rumah-rumah makan, dan wajib bermasker. Petugas di depan harus mengawasi, berapa orang dalam satu hari tempat tersebut mampu menampung pengunjung. Kalau sudah memenuhi kapasitas 50% harusnya pintu ditutup,” kata Ade Yasin.
Lanjut Ade, Satgas sewaktu-waktu akan mengadakan sidak untuk melihat kepatuhan dari mal-mal tersebut, demgan penanganan yang paling besar adalah pasar-pasar tradisional. Di mana pasar tradisional memiliki banyak akses pintu masuk, disediakan Satgas yang mengawasi dari pihak pengelola pasar.
"Meski demikian memang sulit menahan masyarakat yang ingin belanja untuk persiapan lebaran.Saya mengimbau sekali lagi kepada para petugas, kalau memang kondisinya sulit untuk ditahan, sebaiknya dilaksanakan juga operasi masker. Jadi solusinya yang tidak bermasker, diberikan masker oleh petugas atau tidak boleh masuk pasar, hal itu dilakukan di beberapa titik yang menjadi pintu masuk,” tandasnya.
Ade menjelaskan, Satgas sudah berkoordinasi dengan pihak maldan pengelola pasar dengan membentuk satgas internal, satgas yang dibentuk oleh pemilik tenant dengan tetap diawasi dan dimonitor Satgas COVID–19.
“Mereka harus siap, kita perbandingkan juga berapa pengunjung yang masuk, berapa satgas yang harus mengawal, sehingga tidak terjadi kerumunan. Mereka keliling membawa pengeras suara dan mengimbau harus ada jaga jarak. Jadi kalau penuh harus dikeluarkan sebagian agar ada jaga jarak, ini cukup efektif.
"Kebetulan, di Kabupaten Bogor ini kan sedikit malnya, jadi tidak butuh petugas terlalu banyak. Kami pun berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor, karena kebetulan penduduk kabupaten belanja di kota, dan penduduk kota belanja di kabupaten. Jadi komunikasi yang intens terus kita lakukan dengan Wali Kota Bogor, kita saling menjaga," jelasnya.
