- VIVA.co.id/ Syaefullah
VIVA – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari seolah menyindir penyelenggaraan Formula E dengan kebutuhan masyarakat kecil. Dimana ia mempertanyakan jika balapan mobil tersebut tetap dilaksanakan oleh Gubernur Anies Baswedan, apakah boleh pedagang starling berjualan.
"Kalau formula E nya jadi di sini, kira-kira siapa yang boleh jualan di sana pak? Apakah starling-starling bisa jualan? Gerobak mie ayam, batagor, siomay Bandung bisa jualan di situ atau enggak? Atau khusus tender-tender tertentu," kata Eneng di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa 28 September 2021.
Starling adalah pedagang kecil yang menggunakan sepeda. Biasanya mereka menjajakan kopi seduh dan minuman dingin lainnya. Bersama-sama pedagang kecil lainnya, mereka kerap kali memenuhi kawasan Monas sebagai tempat berjualan. Lokasi mereka itu nanti yang dijadikan tempat balapan Formula E.
Ia juga mempertanyakan soal harga tiket balapan mobil itu, yang dianggap cukup mahal untuk warga Jakarta.
"Karena kalau melihat nih, harga tiket yang sudah ada di negara sebelumnya, kisarannya Rp500 sampai dengan Rp700 ribu. Hari ini untuk warga jakarta, siapa yang akan membeli tiket dengan harga sekian? Untuk siapa dengan harga tiket tersebut?," katanya.
Dia juga berkaca pada kondisi warga di daerah pemilihannya, yang rasanya tidak akan bisa menikmati balapan Formula E di Monas, jika Gubernur Anies memaksakan tetap digelar.
"Padahal kalau dilihat dari harga tiket, untuk warga di dapil saya, ini tuh dua kali bansos pak. Bansos kita saja datangnya masih telat-telat. Bansosnya satu bulan Rp300 ribu, apakah kita harus puasa untuk menonton Formula E menurut saya itu sangat tidak bijak," sambungnya.
Tak hanya itu, Eneng juga mempertanyakan soal komitmen fee dalam ajang balapan mobil Formula E yang begitu besar jumlahnya. Hal ini tentu membuat boros anggaran dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kami menyayangkan Jakpro tak bisa berdiri tegak untuk pemprov bagaimana mereka harusnya berkomitmen untuk menarik kembali commitment fee, tetapi mereka tidak bisa merenegosiasi itu. Kami menyayangkan," katanya.
