Wagub Riza Sebut Infrastruktur DKI Siap PTM 100 Persen

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
Sumber :
  • ANTARA/Sihol Hasugian

VIVA – Menyusul makin terkendalinya kasus COVID-19 termasuk di DKI Jakarta, membuat pemerintah daerah sudah semakin siap menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM 100 persen. Apalagi didukung infrastruktur yang memadai.

40 Ribu NIK KTP Warga Jakarta yang Sudah Meninggal Dinonaktifkan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut infrastruktur di Jakarta untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen telah siap.

"Kalau melihat levelnya Jakarta 'kan sudah memungkinkan, infrastruktur dan lain-lainnya enggak ada masalah (dilakukan PTM 100 persen)," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa malam, 29 Maret 2022.

PKB Bakal Usung Ida Fauziyah-Hasbialla Ilyas di Pilkada DKI

Oleh karena itu, lanjut Riza, saat ini tinggal menunggu kepastian kapan PTM 100 persen bisa dilaksanakan.

Sebenarnya, kata Riza, ada usulan PTM 100 persen pada 1 April 2022 dan belum diputuskan sampai saat ini.

Pemprov DKI Jakarta Dukung Kerja Sama Proyek MRT Berkonsep TOD dengan Jepang

"PTM 100 persen ini belum diputuskan kapan. Ada yang mengusulkan memang 1 April. Nanti kita akan segera putuskan dalam beberapa hari ini," kata Riza.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta minta jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk dikecualikan dari PTM 100 persen saat kebijakan tersebut resmi diterapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2022.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menyebutkan bahwa rekomendasi tersebut disampaikan oleh pihaknya dalam Rapat Kerja Komisi E bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Senin (28/3), yang juga merekomendasikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA diberikan keleluasaan untuk menggelar pembelajaran tatap muka 100 persen.

"Resminya PTM 100 persen adalah 1 April 2022, kemudian rekomendasi dari Komisi E, PAUD jangan dahulu 100 persen, jenjang lain boleh asal izin orang tua," tutur Iman saat dihubungi pewarta di Jakarta, Selasa.

Rekomendasi ini, kata Iman, karena peserta didik PAUD yang masih terlalu kecil sehingga dianggap lebih sulit untuk dikontrol.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa PAUD tidak harus ditutup.

"Jadi, ganti-gantian, bukan ditutup 100 persen, melainkan bergilir, ya," katanya.  

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya