- VIVA/Sherly (Tangerang)
VIVA – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) akan menggelar aksi demo di depan Gedung DPR/MPR RI. Untuk itu, pihak kepolisian akan berjaga-jaga dan mengantisipasi aksi demo tersebut terhindar dari penyusup yang berpotensi membuat kericuhan.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan, dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada anggota dewan, diharapkan mahasiswa BEM UI selalu waspada agar tidak ada oknum - oknum yang membuat aksi demo menjadi ricuh.
"Yang pertama tentu seluruh masyarakat atau kelompok siapapun itu yang ingin sampaikan aspirasinya di muka umum diatur dalam UU dan hak warga negara. Namun tetap harus antisipasi dan perhatikan beberapa hal yang diatur," kata Kombes Komarudin dalam keterangannya saat dihubungi, Selasa 28 Juni 2022.
"Kami imbau bersama menjaga jangan sampai aspirasi yang diusung dikotori oleh ulah oknum dari kelompok - kelompok lain yang akan bergabung," tambah Komarudin.
Pihak kepolisian juga berharap agar pihak mahasiswa yang menggelar aksi demo nanti siang agar kooperatif terhadap tindakan - tindakan provokasi. Polisi akan mengamankan, mengawal ketat dan menindak tegas pihak - pihak provokatif yang berpotensi membuat kericuhan saat demo berlangsung.
"Kami harap kerjasama nya untuk bersama-sama mengawasi. Karena yang tahu itu mereka-mereka juga siapa yang temennya atau bukan," ucap Komarudin.
Sebagai informasi, Kapolres Metro Jakara Pusat, Kombes Pol Komarudin menurunkan sekitar 500 sampai 1.000 mahasiswa akan ikut serta dalam aksi demonstrasi tersebut. Mereka berasal dari elemen mahasiswa sejumlah kampus di Jakarta, diantaranya BEM Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Kristen Indonesia (UKI) serta beberapa blok politik pelajar.
"Kita akan turunkan personel sesuai kebutuhan dan potensi kerawanan ya. Mereka tergabung untuk menuntut soal RKUHP," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi, Komarudin kepada wartawan, Senin, 27 Juni 2022 malam.
Aksi tersebut merupakan desakan kepada pemerintah dan DPR yang dianggap tidak terbuka terkait draf RKUHP. Diketahui draf itu belum bisa diakses oleh publik hingga saat ini.
