Bupati Kepulauan Seribu Bantah Helipad di Pulau Panjang Ilegal

Bupati Kepulauan Seribu Junaedi (kiri) dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi
Bupati Kepulauan Seribu Junaedi (kiri) dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi
Sumber :
  • ANTARA/Ricky Prayoga

VIVA – Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi membantah klaim Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang menyebut ada aktivitas ilegal di Pulau Panjang, dimana saat sidak ditemukan lapangan terbang dan landasan helikopter (helipad) di lahan milik Pemprov DKI Jakarta, namun tak berizin.

"Bukan ilegal. Jadi gini, itu dulu rencana akan dibangun landasan dan helipad itu tahun 2005 kalau gak salah," kata Junaedi dikutip Antara, Jumat, 1 Juli 2022.

Menurut Bupati Junaedi, awal munculnya Helipad itu karena dulunya pihak Pemkab Kepulauan Seribu ingin membangun suatu destinasi wisata religi di Pulau Panjang. "Sehingga untuk menarik wisatawan kita cat. Karena Pulau Seribu itu tujuan wisata, kalau kami enggak percantik siapa mau datang," katanya.

Junaedi menyebutkan, pembangunan lapangan terbang dan helipad yang dibangun oleh bupati waktu itu akhirnya bermasalah karena bupati tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menemukan helipad ilegal di Pulau Panjang

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menemukan helipad ilegal di Pulau Panjang

Photo :
  • Antara

Junaedi mengakui bahwa pada 2010 ada temuan BPK yang akhirnya menempatkan posisi Pulau Panjang dalam status quo sehingga menyebabkan pengembangan hingga operasional lokasi tersebut tidak bisa dilakukan.

Namun belakangan  dilakukan perbaikan seperti revitalisasi komplek makam keramat Sultan Maulana Mahmud Zakaria beserta masjid oleh pihak swasta serta perbaikan dan pengecatan helipad oleh pihak kabupaten.