Anies Baswedan: Belum Ada Partai Politik yang Manggil
- VIVA.co.id/Anwar Sadat
VIVA Metro – Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku belum ada partai politik yang memanggil atau mengusung untuk menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Namun demikian, Anies menuturkan akan melaksanakan tugas jika dirinya dipanggil untuk bertarung memperebutkan kursi presiden.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
- VIVA.co.id/Riyan Rizky
"Kalau ada panggilan kita tunggu, sekarang belum ada panggilannya. Saya tuntaskan dulu tugas hingga selesai, setelah itu jangan dibalik seakan-akan saya yang dibalik, bukan," kata Anies saat meresmikan Taman Literasi Christina Martha Tiahahu di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu.
Anies menyebutkan masih fokus menuntaskan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga 16 Oktober mendatang.
Namun sambil menuntaskan tugas, mantan Menteri Pendidikan Nasional itu tetap membuka pintu untuk para partai politik yang ingin berkomunikasi soal pencalonan dirinya sebagai presiden.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
- VIVA/ Riyan Rizky.
Anies menjelaskan masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta tersisa tinggal sebulan, setelah itu dirinya akan mempersiapkan langkah selanjutnya termasuk perkembangan terkait calon presiden.
lebih lanjut, Anies mengungkapkan dirinya selalu siap terlibat dalam seluruh kegiatan atau panggilan tugas, terlebih untuk kebaikan masyarakat.
"Setiap kali ada panggilan tugas, yaitu untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan semua maka saya selalu katakan siap," ujar Anies.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kota Tua Jakarta Barat
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Sebelumnya, Anies dikabarkan siap untuk maju sebagai presiden pada Pemilu 2024 mendatang.
Hal tersebut dikatakan Anies saat diwawancara media asing di Singapura pada beberapa hari lalu.
Dia menegaskan siap maju jika ada partai politik yang mau menominasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai orang nomor satu di Indonesia. (ANT)
Suket Ijazah SMA Gibran Dinyatakan Tak Sah, Partai Politik di DPR Mulai Bereaksi
PKB akan menjadikan pputusan hukum MK dan MA soal ijazah Gibran sebagai dasar hukum dalam menentukan langkah politik. Parpol di DPR sudah jalin komunikasi
