Dana Hibah untuk Polisi dan TNI Rp485 Miliar, DPRD DKI: Tak Masuk Akal

VIVA Metro - Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menyoroti besarnya dana hibah yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Kodam Jaya hingga Polda Metro Jaya. Adapun usulan anggaran yang dimasukkan dalam RAPBD tahun 2023 mencapai hingga Rp485 miliar.

Pertanyakan Urgensi Berikan Dana Hibah Sebesar Itu

Gilbert mempertanyakan urgensi dari Pemprov DKI Jakarta yang memberikan dana hibah sebesar itu. Menurutnya, dana tersebut tidak masuk akal lantaran kedua institusi tersebut sudah mendapatkan anggaran dana tersendiri dari pemerintah pusat.



Gedung Balai Kota DKI Jakarta

Photo :

• VIVA/Syaefullah

TNI-Polri Sudah Dapat Anggaran dari Pusat

“Yang agak mengganggu buat saya, kenapa begitu besar dana kita berikan kepada non-pemprov dalam hal ini polda, segala macam. Toh mereka dapat anggaran sendiri kok dari pusat. Dasarnya apa, buat apa? Kalau sebesar itu, buat apa?” kata Gilbert dalam rapat, Jumat, 11 November 2022.

Harusnya Dikelola untuk Kepentingan Rakyat

Gilbert menilai uang yang digunakan dalam APBD merupakan hasil dari pajak rakyat, sehingga anggaran sebesar itu harusnya dikelola untuk kepentingan rakyat.

“Anggaran ini kan pajak rakyat, mestinya dikembalikan pada sektor yang sangat membantu masyarakat. Hampir setengah triliun, Rp485 miliar. Apa dasarnya? Rasanya tidak masuk akal,” katanya.



Ilustrasi apel kepolisian di Monas, Jakarta.

Photo :

• VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

Adapun rincian dana hibah yang diusulkan Pemprov DKI sebagai berikut:

1. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas/Kapolda Metro Jaya/ Rp75.477.263.795

2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan/Kodam Jaya/Jayakarta/ Rp16.739.099.700

3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan/Mako Puspomal/ Rp7.672.200.000

4. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan/ Koopsudnas/ Rp79.999.999.920

5. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan/ Komandan Korem 052/Wijayakrama Rp 1.660.600.000

6. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan/Kapolda Metro Jaya/ Rp130.783.978.442

7. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan/ WING KOMANDO I KOPPASGAT/ Rp11.983.893.000

8. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan/Kodam Jaya/Jayakarta Korem 052 Wijayakrama u/ 161.090.310.000

Total: Rp485.407.344.857

Halaman Selanjutnya

Gilbert menilai uang yang digunakan dalam APBD merupakan hasil dari pajak rakyat, sehingga anggaran sebesar itu harusnya dikelola untuk kepentingan rakyat.