DPRD DKI Sarankan ERP Diuji Coba Lebih Dulu pada 3 Ruas Jalan
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA Metro – Komisi B DPRD DKI Jakarta menyarankan kebijakan jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP) tidak langsung diterapkan di 25 ruas jalan seperti yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyarankan penerapan kebijakan jalan berbayar itu diuji coba terlebih dahulu di tiga ruas jalan. Jika penerapan ERP terlalu banyak, dikhawatirkan nantinya kebijakan tersebut malah membebani masyarakat.
"Tadi juga sempat didiskusikan juga ini sangat terkesan memberatkan kalaupun diterapkan. Harusnya diuji coba di ruas-ruas tertentu dulu," ujar Ismail di Jakarta, Senin, 16 Januari 2023.
Selain itu, penerapan ERP pada tiga ruas jalan ini juga seperti saat rencana awal ERP dibuat pada tahun 2014, dengan jalan yang dipilih seperti Jalan Rasuna Said yang dipadati kendaraan bermotor setiap harinya.
Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
"Tadi ada yang mengingatkan juga sebenarnya ide awal 2014 itu di tiga ruas jalan, seperti Kuningan Rasuna Said," katanya.
Seharusnya, kata dia, rencana penerapan ERP ini dibahas dalam rapat kerja yang digelar pada Senin (16/1) yang awalnya sempat dibuka oleh Ismail sekitar pukul 14.00 WIB.
Setelah itu, sejumlah anggota Komisi B DPRD DKI meminta rapat ditunda sampai pekan depan dengan alasan sejumlah perwakilan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak hadir.
Dari pantauan di lokasi, hanya Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo beserta jajarannya yang hadir dalam rapat ini.
Karena itu, Ismail menilai jika hanya Dishub yang hadir maka akan ada sejumlah pertanyaan yang tidak bisa terjawab. "Mengingat substansi yang akan dibahas ini sangat penting dan akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat," katanya.
Gerbang jalan berbayar atau Electronic Road Priecing (ERP)
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Ia berharap pekan depan ketika rapat kembali diadakan, beberapa pihak dari Pemprov DKI bisa memenuhi undangan sehingga pembahasan ERP bisa lebih komprehensif dan pertanyaan masyarakat bisa terjawab.
"Kami berharap dalam pembahasan ini pihak-pihak tersebut harus bisa hadir sehingga segala sesuatu nanti yang timbul dalam pertanyaan yang membutuhkan penjelasan dari mereka itu bisa terjawab tuntas," katanya.
