- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews – Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK berbasis realtime di Jakarta terganggu. Menurut Dinas Pendidikan, gangguan terjadi karena kelebihan beban (overload) sehingga sistem PPDB tidak dapat diakses. Hal ini kemudian membuat orang tua murid panik karena proses pendaftaran online menjadi serba tidak jelas.
Ketua Fraksi Parta Gerindra DPRD Jakarta, Muhammad Sanusi, menyatakan tidak bisa menerima begitu saja alasan Dinas Pendidikan Jakarta bahwa kelebihan beban menjadi pemicu gangguan sistem PPDB.
“PPDB merupakan agenda rutin yang setiap tahun. Seharusnya setiap tahun makin baik bukan makin amburadul,” kata anggota Komisi D DPRD Jakarta itu, Selasa 5 Juli 2010.
Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, Sanusi minta Gubernur Fauzi Bowo memanggil Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, dan kontraktor yang melaksanakan proyek PPDB berbasis realtime itu.
“Langkah alternatif lainnya, gubernur harus tegas dengan mengganti Kepala Dinas Pendidikan karena kinerjanya buruk,” kata Sanusi.
Sementara itu Iman Satria, anggota Komisi E DPRD Jakarta, menduga ada kongkalingkong dalam tender lelang proyek server PPDB. Dia menilai seperti itu karena menganggap pelaksana proyek tidak dapat bekerja secara profesional.
“Ini harus diselediki dan Kepala Dinas Pendidikan segera melakukan pengecekan terhadap pelaku operasi server di jajarannya, karena masyarakat dirugikan,” katanya.
Seusai rapat kerja dengan Komisi E DPRD, Taufik Yudi Mulyanto menyatakan dinas akan menjadwal ulang PPDB. "Kami sudah berupaya sekeras mungkin dan untuk penjadwalan ulang dan ini sudah ada back up. Jaringan sudah dibuat baru, kapasitas juga diperluas serta server sudah disiapkan," katanya.
Hal itu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses PPDB SMA/SMK Negeri yang berlangsung dari 1-3 Juli 2010. Ternyata hasilnya tidak berjalan lancar karena terjadi beban berlebihan dalam pemrosesan data. Kondisi itu mengakibatkan keterlambatan pelayanan kepada masyarakat dalam proses PPDB.
Namun Taufik belum dapat memastikan apakah semua data pendaftar sekolah yang sudah masuk ke pusat data sebelumnya akan tetap dipakai atau tidak setelah dilakukan jadwal ulang PPDB.
Dengan penjadwalan ulang ini, menurut dia, semakin membuka kesempatan dan peluang. "Barangkali ada pendaftar yang ingin mengubah pilihan sekolah, silahkan.” (hs)
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
