Heru Budi Kaji Wacana Sistem 4 In 1 untuk Kurangi Polusi Udara di Jakarta
- VIVA.co.id/ Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan tengah mengkaji wacana penerapan "4 in 1" bagi kendaraan yang akan masuk ke wilayah Jakarta. Sistem itu juga diharapkan mampu mengurangi polusi udara dan kemacetan lalu lintas.
Wacana sistem "4 in 1" itu merupakan usulan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Sistem tersebut tengah dirapatkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan akan diumumkan 2 minggu mendatang.
"Oh iya Menhub ya, lagi dibahas nanti 2 minggu lagi, saat ini masih rapat," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2023.
Kendati demikian, Heru belum bisa memastikan apakah kebijakan "4 in 1" itu akan mengurangi tingkat polusi udara dan kemacetan Jakarta. Ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut baru akan diuji coba.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Sosialisasi Logo Resmi HUT ke-78 RI
- Youtube
Dalam penerapannya, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu juga belum memastikan dibarengi dengan sistem ganjil-genap atau hanya "4 in 1" saja. Hal tersebut bakal segera diinformasikan setelah hasil rapat selesai. "Masih dibahas, belum bisa detail seperti itu saya," tuturnya.
Sebagai informasi, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menjelaskan ada rencana untuk menerapkan 4 in 1 untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek yang mulai masuk kategori tidak sehat. Bahkan secara khusus Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas untuk mengatasi udara kotor di Ibu Kota.
“Pak Presiden begitu serius dan intensif, membahas detail. Berkaitan utilitas kendaraan, utilitas ini banyak yang menggunakan satu orang atau maksimal 2 orang, maka dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 itu jadi 4 in 1. Katakan yang dari Bekasi, Tangerang, Depok, mereka bersama ke kantor gantian mobilnya sehingga jumlahnya menurun,” kata Budi Karya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Selain itu, Budi Karya mengatakan uji emisi ini menjadi sentral dalam upaya mengurangi polusi udara di Jabodetabek. Makanya, kata dia, pemerintah daerah (pemda) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan melakukan penegakan hukum terkait uji emisi ini.
“Uji emisi ini sentral, nanti bersama-sama pemda juga dengan kepolisian melakukan law enforcement kita perbanyak. Jika kendaraan tidak lolos uji emisi, mereka tidak memiliki hak melakukan perjalanan di Jabodetabek,” ujarnya.
