Pemangkasan Rp15 Triliun, Chico Hakim: Tak Ganggu THR dan Gaji ke-13 ASN Jakarta
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta, VIVA – Pemerintah Provinsi Jakarta menegaskan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun tidak akan memengaruhi kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai non-ASN.
Seluruh hak pegawai, termasuk pembayaran gaji, Tunjangan Hari Raya (THR), dan gaji ke-13, dijamin tetap aman dan akan dibayarkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Chico Hakim
- YouTube Indonesia Lawyers Club
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, menjelaskan bahwa meskipun nilai APBD 2026 mengalami penyesuaian menjadi Rp79,06 triliun, kegiatan dan program Pemprov akan terus berjalan sebagaimana rencana semula.
Menurutnya, penghematan anggaran tidak akan menyentuh sektor yang langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Secara keseluruhan, ini tidak akan mengganggu rencana kerja jangka pendek (2025–2026) maupun jangka panjang (hingga 2029 sesuai RPJMD), asal kita jalankan dengan disiplin dan kreatif,” ujar Chico dikutip dari , tvOnenews, Minggu (12/10/2025).
Ia menambahkan, seluruh program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat tetap dilindungi. Termasuk di antaranya subsidi transportasi umum (PSO Transjakarta), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga layanan kesehatan dasar.
“Program prioritas seperti subsidi transportasi umum, KJP, KJMU, dan pelayanan kesehatan dasar tetap aman. Kami sudah pastikan gaji ASN, PPPK, dan non-ASN (termasuk PJLP) tidak terganggu, termasuk THR dan gaji ke-13 tahun ini,” tegasnya.
Chico juga memastikan Pemprov DKI tidak akan memangkas alokasi untuk perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Tidak ada pemotongan KJP/KJMU atau program UMKM—ini wajib dilindungi,” katanya. (Abdul Gani Siregar/tvOnenews.com/Jakarta)
MUI Tak Setuju Pramono Anung Larang ASN Jakarta Poligami: Selingkuh dan Zina Lebih Buruk
MUI menanggapi penolakan Pramono Anung terhadap poligami bagi ASN Jakarta, menyebut selingkuh dan zina lebih buruk dibandingkan poligami.
