VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyatakan penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) paling cepat bisa diberlakukan 2012. Karena itu, pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait kebijakan itu harus dipercepat.
Meski DPRD DKI memastikan pembahasan ini hanya membutuhkan waktu 1,5 bulan, hingga kini legislatif belum juga menerima usulan Raperda ERP yang dirumuskan Pemerintah Provinsi DKI.
"Meskipun Peraturan Pemerintahnya belum keluar tapi kita harus mengantisipasi dengan membuat Raperda. Jadi sementara kami telah memasukannya ke agenda legislatif untuk pembahasannya," ujar Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, di Jakarta, Jumat 18 Februari 2011.
Melihat kondisi pertumbuhan kendaraan di ibukota yang sudah mencapai hingga delapan persen tiap tahunnya, sedangkan pertumbuhan jalan hanya 0,01 persen, maka tak bisa dipungkiri penerapan ERP kian mendesak.
"Meski anggaran menangani kemacetan mencapai Rp1,6 trilun pada tahun ini, namun anggaran itu belum termasuk pembelian alat untuk ERP," ungkapnya lagi.
Koordinator konsorsium Transport Demand Management (TDM), Azas Tigor Nainggolan mengaku telah memberikan hasil kajian Raperdanya kepada DPRD DKI. Menurut Tigor, pembatasan penggunaan kendaraan merupakan kebijakan yang lebih efektif jika dibandingkan dengan pembangunan jalan.
"Pembangunan jalan itu paling hanya efektif tiga bulan, setelah itu macet lagi. Maka harus segera dilakukan aturan pembatasan penggunaan kendaraan," ucapnya.
Selain itu, Tigor juga mengatakan kalau kebijakan membatasi pertumbuhan kendaraan ini dapat dilakukan dengan memperketat syarat kepemilikan kendaraan pribadi. Kebijakan ini, menurutnya telah berhasil diterapkan di Singapura. "Saat ini kendaraan telah mencapai 11 juta unit, dua tahun lagi harus dibatasi hanya 2 persen saja tumbuhnya dan disesuaikan dengan pertumbuhan penduduk," katanya. (adi)
Risma Populer di Jatim tetapi Elektabilitas Khofifah Tinggi, Menurut Pakar Komunikasi Politik
Pakar komunikasi politik mengatakan sosok Menteri Sosial Tri Rismaharini cukup populer di Jawa Timur tetapi elektabilitasnya tidak setinggi Khofifah Indar Parawansa.
