- VIVAnews.com
VIVAnews - Direktur Muslim Society, Zuhairi Misrawi menilai pemerintah lambat dalam mengungkap kasus teror paket bom buku. Kelambanan itu terlihat dari intensitas ancaman yang terjadi dalam satu hari.
"Sehari lebih dari dua bom. Ini menunjukkan ada kelambanan pemerintah dalam menangani teror bom," kata Zuhairi Misrawi dalam diskusi "Setelah Bom Buku, Terbitlah Isu" di Warung Daun, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 19 Maret 2011.
Padahal menurutnya, seharusnya pengungkapan teror bom buku lebih mudah dibanding teror bom bunuh diri. Karena, bom buku ini menggunakan jasa kurir, yang masih hidup.
Jika tidak segera terungkap, Zuhairi menilai akan berimbas pada kegelisahan dan ketakutan di tengah masyarakat yang menimbulkan dampak buruk psikologis bagi masyarakat terkait latar belakang aksi itu. Sehingga akan muncul tafsir-tafsir yang mengatakan aksi ini merupakan pengalihan isu. "Karena pemerintah banyak masalah, tafisr ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya," ujar Zuhairi.
Sementara, pengamat politik, Hermawan Sulistyo menambahkan dengan situasi yang tidak pasti seperti ini, memang mendorong munculnya spekulasi penafsiran yang beragam di tengah masyarakat terhadap peristiwa yang terjadi. "Dan parahnya, makin tidak masuk akal, makin disenangi oleh masyarakat kita," ujar Hermawan.
Selain itu Hermawan menilai penanganan teror bom buku di sejumlah tempat, dinilai tidak melalui Standart Operation Procedure (SOP). Fakta bahwa aparat melakukan prosedur penanganan dengan tidak serius yakni tidak memakai sarung tangan, atau langsung meledakkan bom berkekuatan low explosive itu di tempat.
"Dari segi penjinak bahan peledak mereka benar, tugasnya hanya itu. Tapi kalau dilihat dari sisi investigasi ini salah. Karena mungkin saja di bom itu ada sidik jari, atau bukti lain, kan belum di foto belum di lihat," ungkapnya.
Kenaikan Cukai Picu Turunnya Produksi Rokok dan Penerimaan Negara
Laporan penerimaan Kepabeanan dan Cukai Maret 2024 menunjukkan penurunan sebesar 4,5 persen, dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 69 triliun.
