- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan pembatasan operasional truk yang melewati tol dalam kota untuk mengurangi kemacetan di jam tertentu. Kebijakan ini pun menuai dukungan dan penolakan.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui pemerintah memiliki dilema pembangunan. "Tapi kalau (macet) tidak dikelola seperti ini, sama saja ruginya," kata dia saat ditemui di kediamannya, Minggu 15 Mei 2011. "Coba dihitung rugi dari macet, berapa miliar itu."
Sehingga, menurut Kalla, kebijakan pengurangan jam operasional truk ini layak untuk dicoba. "Baru dilihat impact (dampak)-nya," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, truk hanya diizinkan masuk tol dalam kota sejak pukul 22.00-05.00 WIB. Selama jam ini, truk dialihkan ke pinggiran Jakarta. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa mengatakan, percobaan kebijakan ini akan diberlakukan hingga 10 Juni mendatang.
Penolakan pun datang dari pengelola truk yang merasa dirugikan. Sebagai bentuk protes, sekitar 9.000 anggota Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta mengancam akan melakukan aksi mogok massal dan berhenti operasi.
Unjuk rasa akan digelar pada 20 Mei 2011 mendatang. Mereka akan menghentikan operasi sekitar 16 ribu armada angkutan berat. Termasuk, tidak akan melakukan aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok. (eh)
Jangan Ragu Masukkan Anak ke PAUD Bun, Ini 5 Manfaat Pentingnya
Pendidikan Usia Dini (PAUD atau Preschool) yang berkualitas tak hanya mempersiapkan anak-anak untuk masuk sekolah dasar, tetapi juga membentuk kesejahteraan emosional.
