- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai usulan Kementerian Dalam Negeri terkait pemekaran kota Jakarta bukanlah solusi yang tepat. Kebijakan ini dinilai hanya pemborosan dan berpotensi melahirkan konflik kepentingan yang lebih besar.
Menurut William Yani, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, pemekaran kota tidak mudah dilakukan. Tidak hanya sistem administrasi yang harus dibenahi, namun fasilitas dan sarana juga harus disiapkan.
“Tidaklah mudah dan anggaran pun dipastikan akan banyak tersedot selama transisi pemerintahan kota tersebut,” ujar William di Jakarta, Jumat, 24 Juni 2011.
Belum lagi, lanjut dia, potensi konflik kepentingan yang diprediksi akan muncul jika kebijakan ini direalisasikan. Mengingat pembagian wilayah dan kekuasaan identik dengan kepentingan.
“Misalnya saja Jakarta Timur. Jika wilayah tersebut harus dipecah dua maka harus ada perhitungan matang pembagian wilayah. Jangan sampai timbang wilayah satunya mendapat kawasan industri sedangkan bagiannya lainnya hanya diisi pemukiman kumuh," jelasnya.
Maka dari itu, William mengaku setuju dengan langkah Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, yang akan mempertimbangkan secara matang terkait usulan kebijakan ini.
“Jakarta berbeda dengan daerah lainnya. Jika mereka (daerah lain) meminta pemekaran, saya kira Jakarta tidak demikian. Dengan anggaran daerah yang sangat besar dan sarana yang memadai, masalah luas wilayah tidak akan menjadi masalah untuk melayani warganya,” katanya. (eh)
Jokowi akan Bisiki Prabowo soal Potensi Besar dari Budi Daya Ikan Nila Salin
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bakal menganggarkan program budi daya Ikan Nila Salin pada APBN 2025, jika hasilnya menjanjikan. Ia pun mengaku akan komunikasi d
