- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Kepala Badan Penggelola Keuangan Daerah (BPKP) Sukri Bey mengatakan, penambahan anggaran APBD 2011 sebesar Rp3,25 triliun, diharapkan pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai kisaran 6,5 hingga 6,8 persen.
"Pada penetapan APBD 2011 pertumbuhan ekonomi diperkirakan 6,0 hingga 7,0," kata Sukri di Balaikota DKI Jakarta, Rabu 6 Juli 2011.
Di samping itu, kata Sukri, inflasi pada tahun 2011 diperkirakan mencapai 5,0-6,5 persen, lebih tinggi dibanding APBD penetapan yang diprediksi mencapai 5,0-6,0 persen.
Menurut Sukri, perubahan perlu dilakukan karena ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD. Yaitu keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
Serta keadaan yang menyebabkan perlunya dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi yang menyebabkan perlunya dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. "Awal tahun jumlah anggaran sekitar Rp28,51 triliun, akan tetapi jumlah ini mengalami peningkatan Rp3,25 triliun atau 11, 40 persen," tambahnya.
Sukri menjelaskan penetapan APBD sebesar Rp28,51 triliun ini terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp26,85 triliun meningkat 2,94 % dibandingkan dengan penetapan APBD 2011 sebesar Rp26,08 triliun. Belanja daerah sebesar Rp30,90 triliun meningkat 10,38% dibandingkan dengan pendapatan APBD 2011 sebesar Rp27,88 triliun.
"Penerimaan pembiayaan sebesar Rp4,91 triliun meningkat menjadi 102,23% dibanding dengan penetapan APBD 2011 sebesar Rp2,43 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp861,23 miliar, meninggkat 36,29% dari penetapan APBD 2011 sebesar Rp631,93 miliar," jelasnya.
Dia melanjutkan kebijakan belanja pada RAPBD perubahan 2011 akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, membangun infrastruktur transportasi kota, dan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau (RTH). Laporan: Nina Rahayu | Jakarta (adi)
Usulan Kejaksaan Izinkan Lima Smelter Perusahaan Timah Tetap Beroperasi Disorot
Koordinator TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia), Petrus Salestinus mengingatkan kepada Kejaksaan Agung agar tidak itu tidak menjadi bahan santapan para pejabat. Sebab,
