- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Pembangunan pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta terkesan sudah di luar kendali. Banyak faktor yang tidak diperhatikan saat pembangunan dilakukan, salah satunya adalah analisa dampak lalu lintas.
Pusat belanja di Jakarta saat ini sudah lebih dari 70, dan hampir seluruh tempat menjadi penyumbang kemacetan, karena banyak berdiri di kawasan yang padat dan macet.
"Hampir seluruh mal tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tentang lalu lintas sebelum dilakukan pembangunan. Ini malah jadi pusat kemacetan," kata Kasubdit Keamanan dan Keselamatan (Kansel) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Yakub Dedy Karyawan di Jakarta, Rabu, 20 Juli 2011.
Dijelaskan Yakub, sebelum merencanakan pembangunan pusat belaja harusnya perlu dilakukan kajian mengenai analisa dampak lingkungan (amdal) yang akan terjadi jika mal itu dibangun.
Dipastikan Yakub, bahwa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mendukung niat Pemprov DKI untuk melakukan moratorium keberadaan pusat berbelajaan di Jakarta.
"Dari jumlah itu hanya 10 persen mal yang tidak menimbulkan kemacetan. Mal selalu menjadi konsentrasi massa yang berdampak pada kemacetan," tuturnya.
Selain menjadi menjadi biang kemacetan, kondisi lingkungan juga kerap tidak diperhatikan pengembang pusat belanja. Misalnya mengurangi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penyedotan air tanah yang berlebihan.
"Dihentikan sementara penerbitan izin (moratorium) mal dan tidak hanya sampai 2012. Paling tidak dalam jangka waktu 5 tahun kedepan atau minimal setelah Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010-2030 keluar" tegas Yakub.
Walikota Jaksel Syahrul Effendi mengakui bahwa banyak keluhan masalah kemacetan di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan yang disampaikan masyarakat.
"Ya tentunya kita berharap seluruh pusat perbelanjaan di Jaksel memiliki lahan parkir mencukupi, dan tidak menggunakan sebagian jalan raya untuk akses pintu masuk mal," kata dia.
Pemerintah Kota Jakarta Selatan menempatkan petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan untuk membantu polisi mengatur lalu lintas di pusat perbelanjaan yang dinilai rawan kemacetan.
Sebelumnya, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta, Wiriyatmoko, mengatakan meski pihaknya mulai saat ini hingga 2012, sudah tidak lagi mengeluarkan izin pembangunan mal. Namun, masih terdapat wilayah yang memungkinkan untuk pendirian pusat belanja baru di Jakarta.
Beberapa wilayah tersebut yakni di Jakarta Timur dan di pinggiran kota (di luar Jakarta Outer Ring Road). Sementara di pusat kota hanya akan diizinkan di sepanjang Jalan Dr Satrio (Casablanka) yang peruntukannya memang untuk kawasan bisnis.
Lebih lanjut dirinya tidak menampik jika pertumbuhan pusat belanja di Jakarta selama ini cukup pesat. Ia menyebut, setiap tahun bisa ada tiga hingga empat mal baru berdiri. (eh)
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
