- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Koordinator Komisi Untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, meminta aparat penegak hukum untuk jujur dalam menangani kekerasan yang dilakukan pelajar SMA 6 terhadap wartawan beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, kekerasan bagaimana pun bentuknya harus dihentikan.
"Proses hukum harus jalan terus atas peristiwa beberapa hari lalu. Polisi harus jujur memproses yang salah," katanya saat berbincang dengan VIVAnews.com, Kamis 22 September 2011.
Haris menuturkan di zaman kemerdekaan, kelompok pelajar dan jurnalis sangat berperan dalam mendorong diskursus kemerdekaan. Dia meyakini bahwa bentrok kemarin hanyalah persoalan komunikasi yang kurang baik saat di lapangan.
"Patut disayangkan adanya bentrokan antara dua kelompok anak muda yang kontributif buat bangsa ini: pelajar dan jurnalis," ujarnya.
Haris mengusulkan adanya evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang suka melakukan kekerasan. Tidak hanya siswanya, tetapi juga guru, materi pelajaran, sistem pendidikan di sekolah. Diknas sendiri, lanjutnya, harus secara langsung melakukan pemantauan.
"Evaluasi sebaiknya dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh DPR," lanjutnya.
Selain itu, dia mengusulkan agar penting diwacanakan soal pendidikan HAM, demokrasi dan pluralisme bagi pelajar. Dan jika perlu menjadi materi khusus dalam kurikulum sekolah.
Terkait dengan pemberian sanksi, dia menyerahkan kepada Polisi untuk bekerja dalam proses hukum. Di luar proses hukum, dia mengatakan sanksi bisa berupa administrasi. "Misalkan, diskorsing, kerja sosial misalnya membantu sekolah dalam kerja-kerja tertentu," ucapnya. (eh)
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
