- VIVAnews/Maryadie
VIVAnews - Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta memaparkan sejumlah kendala penanganan masalah genangan air di ibukota. Menurut Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas PU DKI, Tarjuki, ada tiga kendala utama yang dihadapi dalam menangani banjir.
Kendala pertama terkait kebiasaan masyarakat membuang sampah di kali dan sampai saat ini sudah menjadi budaya. Dan kendala tersebut adalah yang paling berat bagi DKI Jakarta.
Sampah itu kata Tarjuki, membuat sejumlah pompa sarana banjir mati karena tersendat tumpukan sampah. Sedangkan yang lebih memprihatinkan, sampah itu tidak hanya berasal dari warga Jakarta saja, melainkan berasal dari sampah kiriman sejumlah daerah penyangga seperti Depok dan Bogor.
"Masyarakat susah sekali dikendalikan. Tidak hanya sampah rumah tangga, tapi juga ada tempat tidur, kulkas. Kali sudah seperti supermarket," katanya.
Kemudian, kendala kedua, berkaitan dengan pemasangan utilitas (jaringan koneksi di bawah tanah). Tarjuki mengakui, kebutuhan pemasangan utilitas ini memang tidak bisa ditolak karena berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat Jakarta.
"Tapi kalau kita izinkan mereka juga memasangnya sembrono, sehingga menghambat air dari jalan masuk ke saluran mikro," ungkapnya.
Sementara itu kendala yang ketiga terkait keberadaan bangunan liar yang menjamur di bantaran kali. Penertiban dari pemerintah dengan memindahkan pemilik bangunan liar ke rusun malah ditolak.
"Dengan adanya rumah susun mereka akan dapat rumah yang tidak jelek juga," tuturnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sudah menyiapkan dana hingga Rp5 miliar untuk penanganan banjir ibukota. Dana tersebut diambil dari pos anggaran cadangan dalam APBD DKI 2011 yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI sebesar Rp12 miliar.
Anggaran ini rencananya akan dialokasikan untuk biaya operasional penanganan banjir sebesar Rp3 miliar serta pengadaan kesiapan peralatan dan bahan-bahan untuk mengantisipasi banjir sebesar Rp2 miliar. (adi)