- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Instruksi 17 Langkah Atasi Kemacetan yang dicanangkan Wakil Presiden Boediono dinilai gagal.
Sejak instruksi ini diserukan pada September 2010 lalu, nyatanya, kemacetan di Jakarta justru semakin parah.
Menurut anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Tulus Abadi, hingga saat ini belum ada satu pun instansi pemerintah pusat mengerjakan 17 langkah
tersebut.
“Kalau dinilai, pelaksanaan instruksi wakil presiden ini mendapatkan rapor merah. Karena belum ada yang terlaksana sama sekali," kata Tulus Abadi kepada VIVAnews.com, Kamis 27 Oktober 2011.
Melihat sudah satu tahun sejak disepakati instruksi itu, Tulus mengaku pesimistis, masalah kemacetan dan penataan transportasi di kota Jakarta dapat ditangani dengan tepat sasaran. Dia juga tidak yakin pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum.
Menurutnya, pemerintah tidak memiliki langkah konkrit menghadapi kondisi buruknya manajemen sistem transportasi dan kemacetan di Jakarta. Selain itu, masalah besar yang menyebabkan kemacetan adalah, populasi kendaraan bermotor yang tidak terkendali. Kekuatan industri otomotif, menurut Tulus, menjadi biang keladinya.
“Saya curiga ada kekuatan lobi industri otomotif untuk tidak menjalankan kebijakan mengatasi masalah transportasi dan kemacetan di Jakarta. Sebab kalau dijalankan, yang mengalami kerugian ya industri otomotif," ungkapnya.
Salah satu yang belum terlaksana hingga saat ini, ungkapnya, adalah pelaksanaan pembatasan kendaraan bermotor melalui jalan berbayar atau
electronic road pricing (ERP). Justru yang telah siap dari pihak Pemprov DKI dengan segala teknologi, sistem dan peralatannya. Namun, lagi-lagi pelaksanaannya terbentur dengan belum diterbitkanya aturan dari Kementerian Keuangan terkait retribusi ERP tersebut.
Seperti diketahui, untuk mengatasi masalah kemacetan Jakarta, Wakil Presiden, Boediono mengumpulkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah yang terkait dalam penanganan masalah ini pada September 2010 lalu.
Dalam kesempatan tersebut, melalui Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, disepakati penanganan kemacetan melalui 17 langkah.
Yaitu, memberlakukan ERP, sterilisasi jalur bus transjakarta, mengkaji kebijakan perpakiran, memperbaiki fasilitas jalan, penambahan koridor busway, harga gas khusus untuk transportasi, restrukturisasi angkutan dalam hal pemakaian bus-bus kecil yang tidak efisien.
Selain itu, mengoptimalkan kereta api di Jabodetabek dengan membangun rel routing dan peningkatan pelayanan serta menambah gerbong untuk jalur jalur yang padat, penertiban angkutan liar, mempercepat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang tahun depan sudah mulai konstruksi untuk jalur Lebak Bulus-Hotel Indonesia.
Pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek, proyek double-double track jalur kereta api terutama ke arah Cikarang, mempercepat proyek
lingkar dalam kereta api yang akan diintegrasikan dengan sistem angkutan massal di Jakarta.
Membuat jalan tol tambahan berupa enam ruas jalan tol layang, untuk jangka menengah panjang pemerintah pusat akan menyusun kebijakan membatasi penggunaan kendaraan bermotor, pembangunan park and ride atau taman parkir dekat stasiun. (eh)
Syarat Membuat Pelat Nomor Cantik Kendaraan dan Biaya Bikinnya
Banyak berseliweran mobil dengan nomor plat dengan kombinasi angka yang menarik. Jika Anda berminat memiliki pelat nomor cantik bisa mengajukannya dengan syarat dan biaya
