- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melayangkan somasi terhadap Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta terkait pengerjaan proyek rehabilitasi gorong-gorong (box culvert) di sejumlah titik di Jalan Sudirman, Jakarta.
Somasi dilayangkan karena pelaksanaan proyek dinilai tidak memperhatikan dampak kemacetan parah yang ditimbulkan.
Menanggapi somasi itu, Dinas PU DKI, mengaku telah menegur pihak kontraktor yang bertanggungjawab atas pembangunan tersebut. "Sudah kami kirim teguran (ke kontraktor), dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Polda," ujar Wakil Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Novizal, kepada VIVAnews.com, Jumat, 28 Oktober 2011.
Namun Dinas PU DKI membantah bahwa surat yang dikirimkan Ditlantas merupakan somasi atas pengerjaan proyek ini. Menurutnya, apa yang disampaikan Ditlantas Polda adalah hasil rapat yang perlu dikomunikasikan dengan Pemprov DKI dan kontraktor.
"Itu bukan somasi tapi semacam hasil rapat Polda. Dan tentu kami akan menindaklanjuti hasil rapat itu," terangnya.
Dalam surat, lanjut Novizal, dikatakan proyek pengerjaan ini tidak memiliki pengamanan berupa rambu-rambu sebagai petunjuk bagi pengendara.
Dia berjanji pihaknya akan segera melengkapi rambu-rambu pengamanan.
"Hari ini akan kami lengkapi rambu-rambu dan tanda-tanda itu dengan memasang pagar, separator (MCB), tapi karena MCB jumlahnya terbatas maka akan dibantu dengan kanstin, juga lampu selang sebagai pemandu. Dan besok akan kami cek apakah sudah dikerjakan atau belum," kata dia.
Terkait sisa tanah galian yang membuat trotoar kotor, Novizal juga berjanji akan meminta kontraktor segera membereskannya. Tapi dia mengaku tidak tahu apakah benar banyak sisa tanah galian yang menggangu pejalan kaki.
"Nanti kami akan lihat. Tapi pasti akan dibersihkan," ujarnya.
Pengerjaan proyek pembangunan rehabilitasi gorong-gorong ini mulai dikerjalan awal Oktober lalu.
Namun, Dinas PU DKI berjanji selama kegiatan SEA Games yang berlangsung pada November mendatang pengerjaan proyek ini akan dihentikan sementara mulai pada 10-22 November 2011.
Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
