- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengeluhkan peran pemerintah pusat dalam membantu pelaksanaan program penanganan banjir. Hingga kini, program Jakarta Emergency Dradging Initiative (JEDI) yang pendanaannya dibantu Bank Dunia, belum juga terlaksana akibat terganjal peraturan pemerintah (PP) yang tak kunjung dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Proyek pengerukan ini akan membenahi 10 sungai yang membelah ibukota, satu kanal, dan empat waduk. Pinjaman dari Bank Dunia sebesar Rp1,5 triliun untuk menggusur ribuan rumah di pemukiman ilegal di sungai-sungai tersebut.
"Soal banjir besar, sebagian besar, kali dan saluran di Jakarta ada yang 30 tahun sudah tidak dikeruk, sudah berulang kali saya sampaikan pada warga," ujar Fauzi Bowo di JIEXpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 17 November 2011.
"Saya tegas menyarankan dan kami sepakat untuk melakukan pendekatan lintas sektoral dan wilayah. Seperti kali Ciliwung dulunya ada di Bogor, Jawa Barat, tapi kan tidak mungkin itu hanya ditangani kabupaten Bogor, semua harus terkait di situ," katanya.
Foke menyadari, isu air itu menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, maka harus menjadi prioritas. Bank Dunia, kata dia, sudah bersedia memberikan bantuan, namun pengerjaan belum juga bisa dilakukan akibat adanya kendala dari Presiden yang belum mengeluarkan peraturan pemerintah.
"Jadi kalau ada yang bilang tinggal beberapa persen kemampuan saluran air, bukan karena kami tidak tahu, tapi kami juga sudah pernah tekankan dan ajak stakeholder terkait mari bersama-sama kita cari solusinya," tuturnya. "Dengan Kementerian PU, kami sudah sepakat untuk keruk bersama-sama secara terintegrasi, tapi sampai sekarang belum bisa kerja-kerja kita," katanya.
Dia pun berharap, jelang musim penghujan dan prediksi banjir besar Jakarta pada awal tahun depan, semua stakeholder terkait lebih terpanggil untuk ikut peduli terhadap penanganan masalah banjir. Terutama terkait pengerukan sungai yang sudah semakin mendesak kebutuhannya untuk mengantisipasi banjir besar Jakarta.
"Saya harap mulai sekarang semua stakeholder terkait lebih terpanggillah untuk berpihak kepada rakyat dengan adanya keputusan ini. Ya kalau di koran semua mendukung," ujar Foke.
