- VIVAnews/Santi Dewi
VIVAnews – Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla meninjau Bundaran Hotel Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, jelang siang ini, Jumat 18 Januari 2013.
Kamis kemarin, banjir menutup seluruh area Bundaran HI sampai ke Jalan Thamrin dan Sudirman karena jebolnya Tanggul Latuharhary. Namun hari ini air sudah mulai surut.
“Ini sudah agak lumayan. Tapi petugas harus terus bersiaga karena kabarnya malam ini akan tergenang lagi,” kata Kalla di Bundaran HI, Jakarta. PMI mengerahkan seluruh sumber daya untuk mencoba membantu meringankan beban warga.
“Kami siap di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, semua. Mudah-mudahan hari ini kondisi lebih baik,” ujarnya. Kalla sempat berbincang dengan warga yang tinggal di sekitar Bundaran HI selama dua jam.
Siang ini, banjir di Bundaran HI memang sudah surut sehingga kendaraan bisa melintas di jalan protokol utama ibu kota itu. Air surut sejak pukul 10.00 WIB. Sebelumnya air setinggi paha orang dewasa, lalu surut karena dipompa. Gorong-gorong pun sudah kembali berfungsi.
Lalu lintas di Bundaran HI pun kembali normal, padat merayap meski tidak macet parah seperti semalam. Kendaraan hanya tersendat di Jalan Sudirman depan halte bus TransJakarta Tosari yang mengarah ke Dukuh Atas karena masih ada banjir setinggi lutut masih menggenangi jalan tersebut.
Namun arah Sudirman-Sarinah terlihat lancar. Petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta pun terlihat sedang membersihkan lumpur sisa banjir semalam. Pengendara diminta esktra waspada ketika melintasi jalan ini karena jalan di depan Plaza UOB yang mengarah ke Sarinah sangat licin.
Petugas PMI terlihat masih berjaga setelah semalam ikut membantu proses evakuasi warga dan karyawan yang bekerja di gedung-gedung sekitar Bundaran HI. “Semalam kami bertugas pukul 18.00 hingga 02.00 pagi, dan berhasil mengevakuasi puluhan orang menggunakan mobil amphibi Hagglund,” ujar Iqbal, salah seorang petugas PMI.
Laporan: Santi Dewi
Soroti Kenaikan Uang Kuliah Makin Mahal, DPR: Lonjakan Terlalu Besar, Harusnya Bertahap
DPR menyindir kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang signifikan 50-100 persen mestinya tak boleh terjadi secara mendadak. Kata DPR, kenaikan harusnya secara bertahap.
