Sumber :
- Antara/ Paramayuda
VIVAnews
- Bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) jurusan Bogor-Rawamangun, yang merupakan program Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, tidak hanya ditolak Organisasi Masyarakat (Ormas) di Bogor.
Hari ini, penolakan serupa dilakukan ratusan sopir angkutan perkotaan jurusan Bubulak-Baranangsiang. Mereka mendatangi kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor terkait pengoperasian bus APTB tersebut.
Nuryadin, salah seorang sopir angkot Bubulak-Baranangsiang, mengatakan, hampir seluruh sopir menolak beroperasinya bus APTB jurusan Rawamangun yang akan mengurangi penghasilan mereka.
"Sebelum adanya bus APTB, pendapatan sehari-hari sebesar Rp50 ribu. Tapi setelah ada APTB, cuma dapat Rp20 ribu," kata Nuryadin, Rabu, 13 Maret 2013.
Selain itu, sopir yang dilintasi trayek APTB ini belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah tentang adanya pengoperasian angkutan tersebut. "Tiba-tiba bus APTB sudah ada di terminal Bubulak," jelasnya.
Baca Juga :
Rupiah Melemah Jelang Rilis Data Inflasi AS
Sebelumnya, baru satu hari diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bus APTB Bogor langsung ditolak ormas yang tidak setuju dengan adanya angkutan tersebut. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menganggap penolakan itu persoalan kecil dan sudah bisa diatasi.
Menurut Kepala Dishub DKI Jakarta, Udar Pristono, koordinasi untuk persoalan ini sudah dilakukan dengan operator bus APTB di terminal Bubulak, Bogor. "Tidak masalah dan APTB jalan terus," ucapnya.
Pristono menilai APTB akan lebih baik lagi jika dipindahkan ke terminal Baranangsiang, Bogor. Sebab, kata dia, Terminal Baranangsiang lebih dekat dan lebih strategis. Tetapi Dishub DKI tidak punya otoritas terhadap pemindahan terminal di Bogor.
"Kalau ke Baranangsiang lebih dekat. Itu nanti urusan Dishub Bogor. Kalau Dishub DKI yang penting sudah aman sampai Bogor," katanya. (umi)
Halaman Selanjutnya
Sebelumnya, baru satu hari diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bus APTB Bogor langsung ditolak ormas yang tidak setuju dengan adanya angkutan tersebut. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menganggap penolakan itu persoalan kecil dan sudah bisa diatasi.
