Sumber :
- Antara/ Nur Yahya
VIVAnews
- Kepala Badan Legislasi Daerah, Triwisaksana, menyatakan ada salah persepsi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal persetujuan proyek transportasi di Ibu Kota.
Menurutnya Dewan tidak pernah meminta persetujuan lagi kepada Pemprov tentang pembangunan proyek MRT dan monorel. Yang diminta oleh Dewan bukan persetujuan tapi hanya keterangan kapan proyek itu akan mulai dibangun.
Dia menambahkan tidak ada syarat khusus untuk segera melaksanakan pembangunan proyek tersebut. Molor tidaknya pembangunan MRT dan monorel tergantung kinerja Gubernur.
"Tidak ada syarat khusus, silakan Pemprov maju dan secepat-cepatnya. Molor tidaknya ada di Gubernur. Sudah tidak ada masalah. Tinggal pelaksanaannya saja. Sekarang tinggal Pak Gubernur segesit-gesitnya melaksanakan program," ujarnya.
Politisi PKS ini menjelaskan bahwa yang harus mendapat persetujuan lagi dari Dewan hanya tinggal rencana pembangunan
deep tunnel
. Dalam pembangunan itu Pemprov DKI dituntut untuk mencari terobosan-terobosan baru dalam menangani masalah banjir.
"DPRD mengerti bahwa Pemprov harus mencari terobosan untuk mencegah banjir, makanya juga disetujui di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sekarang semua urusannya ada di Pemprov," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kemarin Gubernur Jokowi melakukan pertemuan dengan DPRD. Jokowi mengungkapkan apa saja yang dibicarakan dan dia mengeluhkan bahwa pembangunan MRT dan monorel akan molor karena Pemprov harus meminta persetujuan lagi dari DPRD. (kd)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia menambahkan tidak ada syarat khusus untuk segera melaksanakan pembangunan proyek tersebut. Molor tidaknya pembangunan MRT dan monorel tergantung kinerja Gubernur.