VIVAnews - DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tinggi. Tidak hanya itu, persentase kekerasan terhadap anak juga tidak sedikit jumlahnya.
"Saya sampai ditegur Bu Menteri (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar)," kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo usai melakukan pertemuan di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Senin 6 Mei 2013.
Jokowi mengaku sudah membicarakan masalah ini. Dia berjanji melakukan berbagai upaya untuk menekan angka KDRT dan kekerasan terhadap anak. "Saya akan fokus pada dua saja. Jakarta sebagai kota layak anak. Dan penanganan KDRT yang berbasis komunitas," ucapnya.
Untuk penanganan KDRT berbasis komunitas, Jokowi telah meminta para lurah dan camat memfasilitasinya. Itu dilakukan sebagai langkah membina para RT dan RW untuk tanggap terhadap kasus KDRT di lingkungannya.
Langkah konkret dengan mendata ulang penduduk liar. Mereka akan diberi Kartu Keluarga dan KTP. Ini untuk menekan KDRT dan mempermudah orang tua membuat akta kelahiran anaknya, sehingga si anak bisa mendapat pendidikan yang layak.
"Kami sudah lakukan ini di Tanah Merah dan Kampung Beting pada Januari lalu. Kami sudah selesaikan," kata dia.
Sedangkan untuk kota ramah anak, Pemprov DKI sudah menyiapkan program khusus. Di antaranya membuat berbagai forum dan ruang publik di dekat ruang terbuka hijau. Ruang ini diprioritaskan dibangun di lokasi yang kumuh.
"Sampai akhir tahun ini akan kami realisasikan di Jakarta Selatan, Pusat dan Utara. Lokasinya masih disurvei dulu sebelum dibangun," katanya.
Lokasi ini menjadi prioritas dikarenakan ketiga wilayah itu lebih siap merealisasikannya. Setelah ini selesai, pembangunan akan dilanjutkan di Jakarta Timur dan Barat pada tahun depan. (umi)