- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Plt (Pelaksana Tugas) Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI Jakarta, Yonathan Pasodung, menuturkan, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran adalah pembebasan tanah yang tidak sesuai rencana.
"Misalnya, di Dinas Pertamanan, dari rencana 60 lokasi yang akan dibeli, paling 25 lokasi yang berhasil dibebaskan. Itu untuk ruang terbuka hijau dan lahan pemakaman," kata Yonathan, Kamis, 26 Desember 2013.
Yonathan menambahkan, kondisi serupa terjadi di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta. Penyebab rendahnya penyerapan anggaran karena banyaknya lahan yang akan dibeli Pemprov DKI, tetapi masih bermasalah dengan dokumen kepemilikan tanah.
Karena, menurut Yonathan, di Jakarta banyak sekali kepemilikan lahan yang bermasalah.
"Yang serapan rendah karena pembelian tanah. Masalah tanah itu sangat pelik, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena banyak dokumen palsu," katanya.
Dia menjelaskan, beberapa lahan warga yang gagal dibeli oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu di antaranya di Cilangkap, Kecamatan Cipayung (Jakarta Timur), Pondok Rangon (Jakarta Timur), Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit (Jakarta Timur), dan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres (Jakarta Barat). Sementara itu, di Jakarta Selatan di antaranya di Pasar Minggu dan Jati Padang.
"Karena, yang akan dibeli sangat luas. Jadi, beberapa masih bermasalah dengan dokumen," katanya. (art)