Sumber :
- VIVAnews/Alfin Tofler
VIVAnews -
Di saat masyarakat tertimpa musibah, banyak orang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi menyesatkan. Tidak jelas dan tidak valid sumber informasinya.
Di media sosial banyak beredar informasi bahwa hari ini, Jumat, 17 Januari 2014, Jakarta akan banjir dan menjadi lautan. Banjir terbesar dalam sejarah banjir di Jakarta.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan pers yang diterima
VIVAnews
, meminta masyarakat tidak mempercayai informasi menyesatkan yang beredar.
"Informasi tersebut hoax, tidak benar dan menyesatkan. Mohon tidak latah menyebarkan ke masyarakat," ujar Sutopo.
"Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa
hoax
tersebut telah beredar sejak tiga hari sebelumnya dan masih menyebar."
Sutopo menegaskan, sejak kemarin hingga saat ini tinggi muka air (TMA) sungai-sungai di Jakarta masih aman. Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, Sunter, Cipinang, Karet, Krukut, dan lainnya masih aman.
Berikut pantauan Posko BNPB dan Pusdalops BPBD DKI Jakarta kondisi TMA sungai Jakarta pada hari ini pukul 06.00 WIB :
Katulampa 50 cm/M (siaga 4);
Depok 140 cm/G (siaga 4);
Manggarai 740 cm/G (siaga 4);
Pesanggrahan 90 cm/M (siaga 4);
Angke Hulu 210 cm/M (siaga 3);
Cipinang Hulu 100 cm/G (siaga 4);
Sunter Hulu 65 cm/M (siaga 4);
Pulogadung 550 cm/G (siaga 3);
Karet 470 cm/G (siaga 3);
Waduk Pluit -100 cm/H;
Pasar Ikan 166 cm/G (siaga 4);
Krukut Hulu 75 cm/G (siaga 4)
"BNPB, BPBD DKI dan Kementerian PU akan terus menerus menyampaikan
update
informasi TMA sungai. Sungai dengan Siaga 4 artinya masih normal. Jika sudah kritis posisi Siaga 2 dan Siaga 1 adalah
warning
tertinggi yang menyatakan banjir besar," Sutopo menjelaskan.
"Jangan ikut menyebarkan hoax . Tanyakan pada BNPB, BPBD, BMKG dan PU selaku otoritas kompeten," tegasnya. (sj)
Komnas Perempuan Harapkan Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat Diperpanjang
Komnas Perempuan berharap pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM yang berat dapat diperpanjang, termasuk untuk periode kepemimpinan berikutnya.
VIVA.co.id
14 Mei 2024
Baca Juga :
