Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Dewan Transportasi Kota DKI Jakarta (DTKJ) membahas aturan angkutan bersama atau
car pooling
dengan beberapa institusi terkait seperti Ditlantas Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, serta pihak pengelola angkutan umum.
Anggota DTKJ Leksmono Suryo Putranto, mengatakan, dibutuhkan aturan khusus terkait
car pooling di DKI Jakarta. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya bentuk angkutan umum di DKI Jakarta yang legal maupun ilegal.
"Bentuknya memang banyak, namun dari semua itu belum memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kemudian muncul angkutan-angkutan umum gelap," ujar Leksmono saat acara "Sosialisasi Angkutan Bersama atau Car Pooling di DKI Jakarta," di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Kamis 18 Desember 2014.
Leksmono menambahkan, jika dihitung, jumlah perkantoran di Jakarta mencapai 30.211 dengan jumlah karyawan mencapai 2.439.000 orang, merupakan salah satu penyumbang yang signifikan terhadap kemacetan di DKI Jakarta.
Oleh karena itu, dia melanjutkan, dibutuhkan angkutan umum bersama yang berasal dari luar angkutan umum yang bertrayek dan berjadwal dari Organda setempat yang mendapat izin dari Dinas Perhubungan.
"Jadi, wacana ini ada untuk melengkapi angkutan yang bertrayek dan berjadwal, yang penting ada fasilitas dari pemerintah untuk memisahkan yang ilegal dengan yang legal," kata Leksmono.
Dalam aturan khusus terkait car pooling, kata Leksmono, hal itu juga bisa untuk mencegah terjadinya jasa car pooling liar yang tidak memenuhi ketentuan perizinan dari segi legalitas dan mengganggu trayek angkutan yang ada.
"Jenis jasa angkutan car pooling ini sangatlah merugikan pihak yang sudah memiliki izin trayek secara legal untuk beberapa tempat seperti di daerah pusat bisnis, airport, dan tempat keramaian lain," katanya. (art)
![Suasana penonton di MotoGP Prancis 2024]()
![img_title]()
Anggota DTKJ Leksmono Suryo Putranto, mengatakan, dibutuhkan aturan khusus terkait
"Bentuknya memang banyak, namun dari semua itu belum memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kemudian muncul angkutan-angkutan umum gelap," ujar Leksmono saat acara "Sosialisasi Angkutan Bersama atau Car Pooling di DKI Jakarta," di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Kamis 18 Desember 2014.
Leksmono menambahkan, jika dihitung, jumlah perkantoran di Jakarta mencapai 30.211 dengan jumlah karyawan mencapai 2.439.000 orang, merupakan salah satu penyumbang yang signifikan terhadap kemacetan di DKI Jakarta.
Oleh karena itu, dia melanjutkan, dibutuhkan angkutan umum bersama yang berasal dari luar angkutan umum yang bertrayek dan berjadwal dari Organda setempat yang mendapat izin dari Dinas Perhubungan.
"Jadi, wacana ini ada untuk melengkapi angkutan yang bertrayek dan berjadwal, yang penting ada fasilitas dari pemerintah untuk memisahkan yang ilegal dengan yang legal," kata Leksmono.
Dalam aturan khusus terkait car pooling, kata Leksmono, hal itu juga bisa untuk mencegah terjadinya jasa car pooling liar yang tidak memenuhi ketentuan perizinan dari segi legalitas dan mengganggu trayek angkutan yang ada.
"Jenis jasa angkutan car pooling ini sangatlah merugikan pihak yang sudah memiliki izin trayek secara legal untuk beberapa tempat seperti di daerah pusat bisnis, airport, dan tempat keramaian lain," katanya. (art)
Penonton Nyaris Tembus 300 Ribu! MotoGP Prancis Catat Rekor Sepanjang Masa
MotoGP Prancis 2024 yang digelar di Sirkuit Le Mans, Prancis, pada akhir pekan lalu, resmi memecahkan rekor sebagai ajang MotoGP yang paling banyak dihadiri penonton
VIVA.co.id
14 Mei 2024
Baca Juga :
