Sumber :
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah melanggar konstitusi perihal draf RAPBD DKI yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.
"Itu prosedur yang melanggar konstitusi. Termasuk seluruh materi yang masuk di sana tidak sesuai keputusan bersama," kata Ketua Fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak usai mengikuti rapat pimpinan di Gedung DPRD Senin 16 Februari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Itu prosedur yang melanggar konstitusi. Termasuk seluruh materi yang masuk di sana tidak sesuai keputusan bersama," kata Ketua Fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak usai mengikuti rapat pimpinan di Gedung DPRD Senin 16 Februari 2015.
Menurut Jhonny, draf yang diserahkan untuk supervisi ke Kementerian Dalam Negeri bukan rancangan yang disepakati bersama dengan DPRD dan Gubernur.
Dalam rapat pimpinan yang dilakukan secara tertutup dan dihadiri seluruh ketua fraksi berpendapat bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran yang disengaja.
DPRD menganggap Ahok punya perangkat birokrasi yang paham aturan dan seharusnya tidak melakukan pelanggaran tersebut. "Bagi kita pengebirian terhadap fungsi-fungsi DPRD," katanya.
Kisruh antara Pemprov DKI dan DPRD DKI berawal dari tuduhan Ahok terhadap salah seorang anggota DPRD DKI yang diduga telah berkirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri hingga Kemendagri akhirnya mengembalikan rancangan APBD DKI 2015 ke Pemprov DKI.
Oknum DPRD tersebut, kata Ahok, masih berupaya untuk meloloskan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun yang pengajuannya sebenarnya sudah pernah ia coret sebelum APBD DKI 2015 disahkan DPRD DKI pada tanggal 27 Januari 2015 yang lalu.
Pemerintah Provinsi DKI menyerahkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD DKI 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 2 Februari 2015.
Namun demikian, Kemendagri menyerahkannya kembali kepada Pemprov DKI pada pekan lalu dikarenakan dokumen APBD tersebut dinilai berantakan dan masih kurang lengkap.
Baca juga:
Halaman Selanjutnya
Menurut Jhonny, draf yang diserahkan untuk supervisi ke Kementerian Dalam Negeri bukan rancangan yang disepakati bersama dengan DPRD dan Gubernur.
