- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Benjamin Bukit, mengatakan awalnya lelang itu akan dilaksanakan pada bulan April 2015. Namun pelaksanaan lelang terkendala karena Dishubtrans belum menemukan dasar hukum yang pasti guna penerapan tarif fleksibel yang akan diberlakukan kepada setiap kendaraan yang melintasi jalur ERP setiap harinya.
"Kita masih terkendala di tahapan regulasi karena kan ada Undang-undang, peraturan gubernur hingga peraturan menteri dalam negeri yang harus dikaji," ujar Benjamin saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa, 24 Maret 2015.
Seperti diketahui, penerapan peraturan ERP di Jakarta sudah diuji coba sejak tahun lalu. Pemprov DKI bekerjasama dengan perusahaan dari Austria, Kapsch Holdings AG, telah melakukan uji coba teknologi pendukung aturan ERP di Jalan Sudirman pada pertengahan bulan Juli 2014.
Sedangkan untuk ruas Jalan HR Rasuna Said, Pemprov juga telah melakukan uji coba serupa dengan teknologi yang berbeda pada bulan Agustus yang lalu dengan perusahaan asal Norwegia, QFree ASA.
Kendati demikian, Benjamin mengatakan Pemprov DKI belum bisa menentukan pemenang lelang dari kedua perusahaan itu.
Pemprov, masih membuka kesempatan bagi perusahaan lainnya untuk mengikuti lelang. Terkait kriteria pemenang, Benjamin mengatakan, perusahaan tersebut harus bisa menawarkan teknologi yang andal namun juga teruji telah menerapkan teknologinya dengan baik di negara lain.
Hal itu, kata dia, sesuai saran dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Pak gubernur ingin penerapan teknologi ERP kita seperti di Singapura," ucap Benjamin.
[/vivamore]
