DKI Masih Butuh Jasa Bus APTB
Rabu, 13 Mei 2015 - 13:36 WIB
Sumber :
- Antara/ Wahyu Putro
VIVA.co.id
- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengaku sebenarnya DKI masih membutuhkan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat.
"Jakarta tetap butuh APTB. Tetapi, Pemprov DKI menginginkan satu sistem dalam jaringan transportasi di Jakarta," kata Djarot, Rabu 13 Mei 2015 .
Djarot menegaskan, permasalahan antara operator APTB dan Dishubtrans harus secepatnya diselesaikan.
"Harus duduk untuk diskusi lagi, cari jalan keluar terbaik, dan menguntungkan semua pihak," ujarnya.
Di samping itu, Pemrov DKI harus terus memberikan pemahaman kepada Organda DKI dan operator APTB bahwa DKI tengah menerapkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi. Hanya saja, memang hingga kini belum diputuskan mengenai harga tarif per kilometer.
"Semua jaringan transportasi di Jakarta harus mengikuti sistem kita. Namanya juga terintegrasi, jangan hanya terintegrasi jalurnya saja, tetapi juga harus terintegrasi sistemnya. Harus ketemulah semua pihak. Dishubtrans harus berikan pemahaman itu kepada operator bus dan Organda DKI," paparnya.
Namun, demi melayani kebutuhan masyarakat, Pemrov DKI tetap memberikan izin bagi enam operator APTB untuk beroperasi hingga ditemukannya keputusan akhir. Keenam operator APTB itu, yakni Perusahaan Otobus Bianglala Metropolitan, PO Mayasari Bhakti, PO Sinar Jaya, Hiba Utama, Agramas, dan Perusahaan Pengangkutan.
Seperti diketahui, Dishub DKI memutuskan untuk membatasi operasi APTB asal Bogor, hanya hingga sampai halte di perbatasan kedua kota, yakni di halte UKI, Cawang.
Keputusan itu diambil, karena operator APTB dan Organda menolak bergabung di bawah pengelolaan PT Transportasi Jakarta, yang dinilai hanya merugikan operator APTB. (asp)
![]()
![img_title]()
Baca Juga
"Jakarta tetap butuh APTB. Tetapi, Pemprov DKI menginginkan satu sistem dalam jaringan transportasi di Jakarta," kata Djarot, Rabu 13 Mei 2015 .
Djarot menegaskan, permasalahan antara operator APTB dan Dishubtrans harus secepatnya diselesaikan.
"Harus duduk untuk diskusi lagi, cari jalan keluar terbaik, dan menguntungkan semua pihak," ujarnya.
Di samping itu, Pemrov DKI harus terus memberikan pemahaman kepada Organda DKI dan operator APTB bahwa DKI tengah menerapkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi. Hanya saja, memang hingga kini belum diputuskan mengenai harga tarif per kilometer.
"Semua jaringan transportasi di Jakarta harus mengikuti sistem kita. Namanya juga terintegrasi, jangan hanya terintegrasi jalurnya saja, tetapi juga harus terintegrasi sistemnya. Harus ketemulah semua pihak. Dishubtrans harus berikan pemahaman itu kepada operator bus dan Organda DKI," paparnya.
Namun, demi melayani kebutuhan masyarakat, Pemrov DKI tetap memberikan izin bagi enam operator APTB untuk beroperasi hingga ditemukannya keputusan akhir. Keenam operator APTB itu, yakni Perusahaan Otobus Bianglala Metropolitan, PO Mayasari Bhakti, PO Sinar Jaya, Hiba Utama, Agramas, dan Perusahaan Pengangkutan.
Seperti diketahui, Dishub DKI memutuskan untuk membatasi operasi APTB asal Bogor, hanya hingga sampai halte di perbatasan kedua kota, yakni di halte UKI, Cawang.
Keputusan itu diambil, karena operator APTB dan Organda menolak bergabung di bawah pengelolaan PT Transportasi Jakarta, yang dinilai hanya merugikan operator APTB. (asp)
APTB Diminta Gabung ke TransJakarta Sebelum 'Tersingkir'
"Di lapangan tersaingi, penumpangnya terambil," kata bos TransJakarta.
VIVA.co.id
1 Februari 2016
