APTB Diminta Gabung ke TransJakarta Sebelum 'Tersingkir'

Sumber :
  • Antara/ Wahyu Putro

VIVA.co.id - PT. Transportasi Jakarta menghimbau perusahaan-perusahaan operator Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) segera menghentikan operasional mereka menjalankan layanan transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota sekitarnya itu kemudian berkontrak dengan TransJakarta untuk menerima sistem pembayaran rupiah per kilometer.

Menata Bus Terintegrasi Penyangga Jakarta

Hal itu terkait dengan rencana kedatangan 600 unit bus bantuan untuk Jakarta dari Kementerian Perhubungan. Sebanyak 200 unit bus akan dioperasikan di jalur bus TransJakarta sementara sisanya dioperasikan untuk layanan TransJabodetabek.

Direktur Utama PT. Transportasi Jakarta, Budi Kaliwono, mengatakan beroperasinya ratusan bus itu bisa dipastikan akan mempengaruhi jumlah penumpang APTB yang trayeknya tidak jauh berbeda dengan trayek TransJabodetabek.

Bus Kemenhub Operasi, Dishub DKI Yakin APTB Hilang

"Lumrah kalau mereka (operator APTB) di lapangan tersaingi, penumpangnya nanti terambil," ujar Budi saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Senin, 1 Februari 2016.

Budi mengatakan, 400 bus yang dioperasikan TransJabodetabek rencananya akan diberi subsidi PSO (Public Service Obligation) oleh DKI. Hal tersebut akan membuat tarif TransJabodetabek tak lagi Rp9.000 hingga Rp10.000, namun Rp3.500 seperti TransJakarta.

APTB Dilarang, Tangerang Minta Transportasi Massal

Budi mengatakan, karena sama-sama perusahaan transportasi, TransJakarta pada dasarnya tak ingin pengembangan layanan justru mematikan operasional angkutan sejenis.

Maka dari itu Budi menghimbau sebanyak enam operator APTB berkontrak dengan perusahaannya. Pembayaran dengan sistem rupiah perkilometer akan menguntungkan operator. Di sisi lain, jumlah bus yang banyak yang dimiliki operator akan memperkuat TransJakarta.

Budi mengatakan hal itu akan membuat TransJakarta lebih mudah mencapai target yang dibebankan pemerintah, yaitu melayani sebanyak 1.000.000 penumpang di tahun 2016.

"Justru kita ingin bersinergi (dengan operator). Kami juga sudah meminta Organda (induk organisasi) untuk mengusulkan pendaftaran layanan rupiah per kilometer ke LKPP kepada para operator. Dengan begitu, kami (TransJakarta) bisa berkontrak dengan mereka," ujar Budi. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya