- VIVAnews/Fernando Randy
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbuka dengan kemungkinan masuknya operator baru untuk mengoperasikan Transjakarta.
Ia mengatakan, pihaknya akan mendorong operator baru untuk mengoperasikan armada bus dengan kualitas baik, sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) PT Transportasi Jakarta. Dengan begitu, PT Transportasi Jakarta bisa memberikan besaran pembayaran dengan sistem rupiah per kilometer yang lebih besar ketimbang besaran yang telah diberikan kepada operator bus yang telah meneken kontrak dengan PT TJ selama ini.
"Kalau kamu masukin bus yang lebih bagus, kita bayar lebih mahal," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 4 Juni 2015.
Operator baru dibutuhkan untuk mengganti operator yang tak bisa memberikan kinerja bagus seperti PT Jakarta Mega Trans, operator di Koridor 5 dan Koridor 7 yang belakangan para sopirnya mogok kerja.
Ahok memastikan, bakal menjatuhkan sanksi kepada PT Jakarta Mega Trans. Pasalnya, mereka telah menelantarkan ribuan penumpang di halte Transjakarta di sepanjang koridor tersebut.
"Kita potong pembayaran rupiah per kilometernya. Kalau dia (sopir PT JMT) kayak gitu lagi (mogok bekerja), kita enggak mau pakai dia (PT JMT) lagi," ujarnya mengancam.
Sebelumnya, operasional Transjakarta di Koridor 5 dan Koridor 7 terganggu sejak Senin, 1 Juni 2015. Hal ini terjadi karena para sopir yang bekerja di bawah manajemen operator PT Jakarta Mega Trans mogok. Mereka menuntut upah yang lebih tinggi seperti halnya upah para sopir yang bekerja di bawah operator yang mengoperasikan bus gandeng.
Guna menutupi kekurangan 44 bus single yang berhenti beroperasi, PT Transportasi Jakarta kemudian mengoperasikan sebanyak 15 unit bus gandeng untuk melayani penumpang Transjakarta di rute PGC - Ancol dan PGC - Harmoni itu.
(mus)
