Nasib Pekerja Seni TIM di Tangan Pemprov DKI

"Mereka belum kasih laporan. Kemarin mereka hanya laporan masalah tenaga kerja yang ada di situ. Itu nanti kami akan  seleksi tenaga kerja, yang bagus dipertahankan, yang enggak ya terpaksa diputus," ujar Djarot di Balai Kota, Jumat 19 Juni 2015.

Djarot mengatakan, Pemprov DKI saat ini masih meninjau pengangkatan tenaga kerja pengelola TIM, mulai dari orang yang melakukan pengangkatan hingga pihak yang bertanggungjawab terhadap pengangkatan tersebut.

Tenaga kerja selanjutnya akan berada di bawah naungan unit pengelola teknis (UPT) Pemprov DKI. "Ini masih transisi dan belum diserahin sepenuhnya pada UPT," kata Djarot.

Diketahui sebelumnya, Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Irawan Karseno menjelaskan, jika dikembalikan pada para pemangku TIM 1968, pusat kesenian ini dinaungi oleh empat institusi, antaranya: Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Akademi Jakarta (AJ), Institut Kesenian Jakarta (IKJ), dan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM).

“Sebetulnya, PKJ TIM itu adalah pelaksana program-program dari DKJ. Karena itu, kebebasan berekspresi yang menjaga adalah keempat institusi itu,” kata Irawan.

Ia memandang bahwa kepentingan penempatan UPT pada TIM hanya untuk update status dan rotasi saja. Namun keseluruhan konten, kreasi, dan kebebasan berekspresi tetap berpatokan pada DKJ.

Sejak pertama kali didirikan 47 tahun silam, TIM dikelola oleh badan pelaksana khusus langsung di bawah Gubernur DKI Jakarta lewat Sekertaris Daerah dan Pemprov yang mendanai kegiatan di TIM, namun kini hibah itu dialihkan ke APBD. Irawan mengaku untuk TIM, pemerintah menganggarkan  dana sebesar Rp 19 miliar pada 2015.