- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tertawa saat membahas kinerja pegawainya. Menurutnya, banyak proyek pekerjaan yang dibebankan kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI yang lambat diselesaikan.
Ia mencontohkan, pekerjaan penerapan aturan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) dan pemasangan meteran parkir di seluruh Jakarta yang dibebankannya kepada Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI.
Meski pekerjaan itu telah menjadi tanggung jawab Dishubtrans sejak tahun lalu dan Kepala Dishubtrans pun telah digantinya dengan pejabat yang dianggapnya lebih berkompeten, Ahok mengatakan proyek tersebut hingga saat ini tak kunjung terealisasi.
"Saya suruh dinas, beres enggak? Enggak. Gila kan," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Selasa, 23 Juni 2015.
Hal serupa terjadi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan DKI. Dinas yang dikepalai oleh Joko Kundaryo itu, kata Ahok, memiliki anggaran tersendiri untuk pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan UKM di Jakarta.
Meski demikian, Ahok mengatakan, penggunaan anggaran pembinaan PKL itu tidak pernah menunjukkan hasil nyata. Ahok mengaku bahwa ia secara pribadi akhirnya menggandeng pihak swasta, yakni Rekso Group, untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp15 miliar untuk membangun pusat pembinaan PKL Lenggang Jakarta. Tak sampai 1 tahun, arena binaan itu telah berdiri dalam bentuk sebuah food court di eks Lapangan IRTI Monumen Nasional.
"UMKM kita punya dana. Pernah enggak dia lakukan seperti itu?" kata Ahok.
Dinas Pemakaman dan Pertamanan DKI juga disorotinya. Ahok mengatakan kencangnya pembangunan taman berupa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta pada tahun ini lagi-lagi merupakan hasil dari penagihan CSR yang dilakukannya kepada pihak swasta.
Tak satu pun pembangunan taman terpadu itu dilakukan oleh Diskamtam DKI yang merupakan SKPD Pemprov DKI yang sebenarnya bertanggungjawab atas pembangunan taman di DKI.
"Jakarta ini penuh sama taman, kamu kira yang nanem Dinas Pertamanan?" jelas Ahok.
Maka dari itulah, Ahok menganggap pengurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemprov DKI tidak akan memiliki dampak yang terlalu signifikan. Tindakan itu malah dianggapnya sebagai tindakan efisiensi karena akan berdampak pada penghematan terhadap anggaran belanja pegawai di APBD DKI Tahun 2015 yang mencapai Rp19 triliun.
"Kalau kondisinya seperti ini, DKI buang 40.000 pegawai juga enggak apa-apa," kata Ahok.
Untuk selanjutnya, Ahok mengaku akan mempertimbangkan untuk lebih banyak mengalihkan anggaran pembangunan di DKI dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia mengaku lebih mempercayai kinerja perusahaan swasta atau BUMD daripada jajaran SKPD. "Portofolio pekerjaan kita ini jelek," ucap Ahok. (one)
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
