Sumber :
- Fajar GM
VIVA.co.id
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan, telah menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) tahun anggaran 2016 ke Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) DKI Jakarta sejak pekan lalu.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, seharusnya DPRD telah menerimakan dan membahas laporan keuangan tersebut secara inti bersama dengan para pimpinan dan anggota dewan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kemdagri 'Koreksi' APBD DKI Buatan Ahok
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, seharusnya DPRD telah menerimakan dan membahas laporan keuangan tersebut secara inti bersama dengan para pimpinan dan anggota dewan.
"Siang ini saya dipanggil dewan terkait perencanaan 2016. Kita sudah kirim lengkap dengan KUA-PPAS nya. Semua hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota sampai ke provinsi juga sudah dimasukkan sejak minggu lalu," ujar Saefullah di Balai Kota, Senin 29 Juni 2015
Saefullah menjelaskan, besaran anggaran dana yang dicantumkan mencapai angka Rp 73 triliun. Dan, belajar dari kesalahan tahun anggaran sebelumnya, kini DKI tengah mempersiapkan anggaran untuk tahun depan sejak dini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Sementara itu, APBD-P tahun anggaran 2015, Saefullah mengaku, kini pihaknya telah memilah-milah kegiatan seluruh SKPD (Satuan Kinerja Perangkat Daerah) dan hanya memilih kegiatan-kegiatan tertentu saja.
Dari total 1012 program kegiatan, Saefullah menargetkan dapat menyisir dana hingga nilai Rp 1,9 triliun dan dapat mengalokasikan dana tersebut untuk program lainnya seperti pemberian PMP.
"Ada jatah 1,9 triliun yang bisa digunakan untuk program lain, di antaranya kita akan PMP ke Bank DKI dan Jakpro. Kemudian untuk pembangunan Wisma Atlet dan LRT (Light Rapid Transit)," kata Saefullah.
Selain Rp 1,9 triliun, Saefullah menambahkan masih ada dana yang tidak terpakai dari proyek MRT sebesar Rp 2,4 triliun serta dari belanja pegawai yang disisir hingga mencapai angka Rp 5 triliun.
"Ya kita kan hanya bayar yang benar-benar kerja. Kalau tidak kerja ya TKD tidak diberikan, jadi uangnya bersisa. Jadi ada sekitar Rp 5 triliun yang akan kita alokasikan dan kita buat KUAPPAS nya," kata Saefullah.
Halaman Selanjutnya
"Siang ini saya dipanggil dewan terkait perencanaan 2016. Kita sudah kirim lengkap dengan KUA-PPAS nya. Semua hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota sampai ke provinsi juga sudah dimasukkan sejak minggu lalu," ujar Saefullah di Balai Kota, Senin 29 Juni 2015
